DPRD Jatim Meminta Warga Tak Khawatir Pondokkan Anak

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah berharap kepercayaan orang tua kepada pondok pesantren tidak luntur. Meski kini ramai pemberitaan kasus pelecehan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dilingkungan ponpes. Anik Maslachah mengimbau warga tidak khawatir berlebihan, saat ingin memondokkan anaknya di pesantren. Menurutnya, secara persentasi kasus tersebut masih lebih banyak di luar pondok pesantren. "Karena itulah DPRD Jatim hadir dalam Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dengan memberikan kepastian tentang Ponpes ramah anak," ujar Anik Maslachah. Sekretaris PKB Jatim ini menyampaikan, perda tersebut terdapat amanah yang harus dilakukan pemprov berupa pendampingan, pembinaaan, dan fasilitasi dalam mengembangkan ponpes ramah anak. "Yang sesungguhnya untuk beberapa ponpes sudah melakukan itu," tegasnya. Politisi asal Sidoarjo itu meminta ponpes yang sudah terdapat kejadian yang tidak wajar ini, agar oknum bisa kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menangani. "Tentunya ini menjadi pembelajaran penting bagi ponpes lain untuk tidak melakukan hal yang sama," imbuhnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih mengatakan, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,  kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan dan menimpa siapa. "Saya termasuk penyedia jasa layanan yang melayani korban kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak. Saya bersaksi bahwa kasus di luar pondok pesantren lebih banyak dibandingkan yang terjadi di pesantren. Hanya saja karena pesantren itu lembaga yang dianggap suci maka ekspektasi kita terhadap pesantren pasti lebih," jelasnya. Dia menyebut, pesantren tetap lembaga pendidikan yang aman dan anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. Namun menurutnya, orang tua wajib tetap memberikan pengawasan penuh kepada anak-anaknya yang mondok. "Tidak bisa dipasrahkan 100 persen kepada pengurus atau pengasuh. Tetap harus dalam kontrol dari kita," katanya. (day)