Tumbuhkan Ekonomi, Bupat Mojokerto Dorong Gapoktan Bentuk Bank Petani

Mojokerto, memorandum.co.id - Bupati Mojokerto memberikan motivasi kepada gapoktan, bagi yang belum mempunyai lembaga keuangan mikro agrobisnis (LKM-A), diminta untuk tetap berusaha mencari solusi untuk kebutuhan pembiayaan petani. Hal itu disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam kegiatan Bimbingan Tekhnik (Bimtek) LKM-A program penyuluhan pertanian pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) 2022 yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto di Pendapa Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Rabu (22/6/2022). Bimtek tersebut guna memberikan acuan dalam penyelenggaraan ekonomi petani serta menumbuhkan dan mengembangkan LKMA di Kabupaten Mojokerto. Dan juga sebagai gambaran kepada LKMA agar bisa menjadi BUMP yang berbadan hukum. "Ini tugas teman-teman semuanya. Nanti disperta melakukan pendataan, kemudian bagaimana mengembangkan LKM-A yang ke depannya betul-betul untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani," papar Ikfina. Menurut data yang ada, di Kabupaten Mojokerto jumlah gapoktan berjumlah 298 gapoktan. Yang memperoleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) sejumlah 228 gapoktan, yang bergulir sejak tahun 2008 hingga 2016. Dari jumlah penerima PUAP, yang LKM-A nya sudah berbadan hukum hanya ada 3 Gapoktan dan 52 masih proses legalitas. Dalam kesempatan ini Ikfina menceritakan sosok Masril Koto, yaitu seorang petani pendiri bank petani dalam bentuk LKM-A bernama Prima Tani di Sumatera Barat. Masril Koto merintis LKMA sejak 2002. Berawal dari menarik iuran 100 ribu kepada 150 orang sesama petani, kemudian dana yang terkumpul dibuat sebagai modal untuk kemudian dikembangkan. "Ide mendirikan bank petani karena Masril menilai banyak petani yang sulit mencari pinjaman modal. Karena petani kurang mendapat kepercayaan dari bank untuk mendapatkan suntikan karena tak punya jaminan sebagai agunan pinjaman," ujarnya. Hingga saat ini, ungkap Ikfina, walau tidak tamat SD, Masril Koto berhasil mendirikan kurang lebih 580 LKM-A yang tersebar di Sumatera Barat, yang semuanya memiliki aset mencapai Rp 100 miliar. Cerita ini harus menjadi motivasi bersama. "Apalagi pemerintah membuka program namanya PUAP Rp 100 juta. Kalau Masril berawal dari iuran bisa berkembang lebih dari 300 lembaga keuangan. Kalau yang sudah dikasih pemerintah Rp 100 juta ini kemudian tidak berkembang, ya sangat disayangkan," ungkapnya. Ikfina mengingatkan, mengacu perkataan dari Presiden Jokowi bahwa ada beberapa hal yang harus diwaspadai saat ini. Pertama krisis pangan, kedua krisis energi, dan yang ketiga adalah kesulitan untuk peningkatan ekonomi akibat ancaman inflasi. "Jika pangan ini mengalami krisis, bahan bakar minyak ini mahal, maka berikutnya pasti terjadi inflasi. Dan harga barang-barang naik tidak bisa dikendalikan. Kita semua disini mempunyai peran yang sangat penting dan luar biasa, supaya kita jangan sampai mengalami krisis pangan," pungkasnya. Perlu diketahui, LKM-A ini merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang ada di Kabupaten Mojokerto. PUAP sendiri merupakan kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari pemerintah pusat. (yus)