Ditanya Mafia Perizinan di Pemkot, Risma Ngamuk

Surabaya,Memorandum.co.id - Wali Kota Tri Rismaraini tampak gusar dan emosional ketika menjawab pertanyaan anggota dewan yang menyoroti tentang  mafia perizinan dan pencitraan salah seorang pejabat Pemkot Surabaya. Ini terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda  jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD  2020 di gedung DPRD Surabaya, Kamis (31/10). Ketika Risma, panggilan Wali Kota Tri Rismaharini, akan mengakhiri jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, tiba-tiba  diinterupsi oleh anggota fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafi'i. Mantan jurnalis ini menyinggung banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkot Surabaya. Padahal banyak pejabat yang antre. Selain itu, dia juga menyoroti adanya mafia perizinan di pemkot."Ada kabar kalau  di lingkungan pemkot ada mafia perizinan. Ini mulai dari pembangunan RS Siloam hingga perizinan SPBU BP-PT AKR di Jalan Pemuda, yang dekat objek vital," beber Imam Syafi'i. Interupsi lainnya dilakukan Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni. Mantan jurnalis ini juga mengingatkan kepada wali kota menjaga agar APBD tidak melenceng. Jangan sampai APBD digunakan sebagai jembatan kontestasi Pilwali 2020.  "Saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ada kepala OPD yang digadang-gadang maju dalam pilwali. Maka, saya berharap jangan ada campur tangan penguasa dalam penggunaan APBD dalam kontestasi pilwali,”ungkap Toni. Menanggapi kedua interupsi tersebut Wali Kota Tri Rismaharini dengan suara bergetar menyatakan tidak ada mafia perizinan di Pemkot Surabaya. Sebab, semua perizinan dengan online. “Jangan ada fitnah. Karena perizinan ini sudah memakai sistem online dan ada pendampingan dari kejaksaan dari tim ahli. Jadi tim itu lengkap. Bahkan anak saya difitnah narkoba dan jadi calo perizinan. Lalu muncul nama Fuad. Fuad siapa itu? Maka silakan buktikan,” beber Wali Kota Tri Rismaharini. Risma menegaskan tolong jangan memfitnah jika orang tersebut tidak melakukan. Jika fitnah itu tidak benar akan kembali yang menfitnah. “Itu fitnah pak Imam. Suatu saat Anda akan merasakan jika difitnah,”  ujar dia. Terkait tudingan adanya pejabat yang menggunakan APBD untuk kontestasi pilwali, Risma menyatakan tidak ada. Apalagi ada tudingan memberi keistimewaan agar  dalam pemberitaan. “Coba dicek di humas datanya,” kata Risma. Menurut dia, jabatan di Pemkot Surabaya ini sangat berat. Tidak mengherankan ketika pemkot membuka lowongan  kepala dinas, tidak ada yang mendaftar. “Karena tidak ada yang mendaftar maka saya yang menunjuknya,” ujar dia. Usai paripurna, Imam Syafi'i ketika dikonfirmasi soal interupsi yang dilakukan terhadap wali kota menjelaskan, jika jawaban Wali Kota Tri Rismaharini cukup bagus dan komprehensif. Hanya saja, ada pertanyaan dari fraksi Demokrat-NasDem yang belum dijawab Risma, yakni terkait kabar adanya mafia perizinan di Pemkot Surabaya. "Ini sebenarnya sudah lama. Kasus Siloam yang jalan ambles, kan sudah muncul (mafia perizinan), dan media banyak yang menulis," ungkap dia. Sekarang ini, lanjut dia, ketika komisi A menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan SPBU BP-PT AKR didekat objek vital, muncul kembali kabar itu (mafia perizinan)."Kalau kabar itu terus-terusan muncul kan lebih baik dikonfirmasi kepada yang bersangkutan (Wali Kota Tris Rismaharini). Karena itu, tadi yang disampaian fraksi Demokrat-NasDem dalam pendangan umum belum dijawab, maka kita minta dijawab. Dan tadi, sudah dijawab Bu Risma  ridak betul. Tidak ada anak atau keluarganya yang menjadi calo perizinan,"tandas dia. Selain itu, lanjut dia, hari-hari ini kan mendekati Pilwali 2020. Ada pejabat pemkot yang masuk kelurahan, kecamatan dan ikut musrenbang. Bahkan, menjanjikan program dari RW bisa diakomodasi.Bahkan, dia berani menjamin dan akan mundur kalau tak berhasil. Ini kan tidak benar. "APBD 2020 yang akan ditetapkan Rp 10,3 triliun adalah uang rakyat. Jangan dipakai kepentingan elektoral pejabat pemkot yang akan maju pilwali. Jadi, siapa pun calonnya nanti diberi kesempatan yang sama. Enggak fair kalau sekarang atau nanti mendompleng dana aPBD dalam bentuk program-program yang ada di masyarakat," papar Imam Syafi'i. Sementara fraksi Golkar DPRD kota Surabaya meminta wali kota untuk lebih mengawasi penggunaan APBD 2020. Pasalnya ada dugaan penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kegiatan kampanye salah satu calon tertentu. Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni mengatakan, dugaan adanya penyalahgunaan APBD sangat dimungkinkan yang bertujuan untuk membantu menjembatani calon tertentu yang diprediksi maju pilwali mendatang. "Kami meminta kepada wali kota secara penuh melakukan pengawasan, jangan sampai APBD yang seharusnya untuk kepentingan rakyat itu digunakan sebagai jembatan kontestasi calon pengganti (wali kota),"jelas dia. Dugaan ini, menurut Toni,sangat dimungkinkan. Dia mencontohkan seperti terdapat posisi kepala OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Posisi ini, menurut dia, memungkinkan untuk penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam bidang kehumasan yang bersumber dari APBD untuk membentuk citra diri menghadapi Pilwali mendatang."Contoh kepala Bappeko merangkap kepala DKRTH, dua-duanya punya program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," tegas dia. Dia menjelaskan, seharusnya humas Pemkot Surabaya lebih berimbang dalam membantu pencitraan wali kota, wakil wali kota dan kepala dinas yang memerlukan publikasi atas prestasi yang diraih."Akhir-akhir ini yang dirilis ke teman-teman media itu kan kegiatan kepala Bappeko saja," pungkas dia. (udi/dhi).