JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Krisis tenaga pendidik di Kabupaten Jember kian mencapai titik nadir. Ironisnya, persoalan pelik ini bukan disebabkan oleh kelangkaan sosok pengajar, melainkan akibat tangan terikat oleh ketatnya regulasi Pemerintah Pusat yang memangkas ruang gerak daerah.
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jember, Tulus Wijayanto, membeberkan fakta pahit di balik angka-angka. Secara kuantitas, Jember sebenarnya memiliki pasukan pengajar yang masif, mencapai 18 ribu orang. Namun, angka tersebut hanyalah statistik di atas kertas yang gagal menutup lubang kebutuhan di lapangan.
BACA JUGA:Bawa Semangat Putri Jawa Timur, SMKN 4 Jember Cetak Duta Siaga Bencana 2026
Mini Kidi--
“Secara jumlah memang besar, tapi di lapangan terjadi ketimpangan tajam. Ada sekolah yang kelebihan guru, sementara yang lain harus berjuang keras karena kekurangan pengajar mata pelajaran tertentu,” ungkap Tulus saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 30 Januari 2026.
Pria yang baru lima hari menduduki kursi Kabid GTK ini menegaskan bahwa sekolah negeri kini berada dalam posisi terjepit. Kebijakan pusat secara tegas mengharamkan sekolah negeri mengangkat guru secara mandiri. Alhasil, setiap kali ada kekosongan, sekolah hanya bisa menanti mekanisme nasional yang birokratis dan memakan waktu.
BACA JUGA:Beasiswa Cinta Bergema Pemkab Jember Molor 6 Bulan, Mahasiswa UIJ Terpaksa Ngutang Bayar UKT
“Sekolah negeri dilarang keras mengangkat guru sendiri. Semua pintu terkunci, kecuali melalui mekanisme pemerintah,” tegasnya dengan nada serius.
Imbas dari aturan ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan di ruang kelas. Demi menjaga agar lonceng sekolah tetap berbunyi dan pembelajaran tidak terhenti, pola pengajaran darurat terpaksa dilakukan.
“Kondisinya sudah tidak ideal. Ada guru yang harus mengajar lintas kelas hingga lintas mata pelajaran. Guru kelas 6 terpaksa turun mengajar kelas 5. Ini sangat tidak efisien, tapi apa boleh buat? Pembelajaran tidak boleh mati,” tambah Tulus.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Makan Gratis, Kapolres Jember Siapkan Investasi Gizi untuk Anak Bangsa
Krisis paling nyata terjadi pada mata pelajaran Bahasa Daerah di sekolah-sekolah negeri. Sementara sekolah swasta bisa bernapas lega karena fleksibilitas rekrutmennya, sekolah negeri justru tertatih-tatih mengikuti ritme pusat yang belum tentu selaras dengan kebutuhan lokal.
Saat ini, Dinas Pendidikan Jember tengah berpacu dengan waktu melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengurai benang kusut ini. Fakta di lapangan menunjukkan anomali yang mengejutkan: wilayah perkotaan justru menjadi titik yang paling banyak mengalami defisit guru.
“Ada sekolah dengan murid sedikit tapi gurunya menumpuk, dan sebaliknya. Ketimpangan inilah yang sedang kami tata ulang,” jelasnya.
BACA JUGA:Gandeng Jepang, PMI Jember Integrasikan Edukasi Kebencanaan ke Dalam Kurikulum Sekolah