Pemerintah Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Minta Polri Usut Tuntas
Pemerintah melalui sejumlah menteri mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis--
JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah melalui sejumlah menteri mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Insiden tersebut dinilai bukan sekadar tindak kekerasan terhadap individu, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
BACA JUGA:Wartawan Disway Disiram Air Keras saat Liput Demo Ricuh di Polda Metro Jaya, Pelaku Terekam!
Mini Kidi Wipes.--
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa serangan terhadap aktivis HAM merupakan pukulan bagi praktik demokrasi di Tanah Air.
Menurutnya, para aktivis yang bergerak dalam isu HAM sejatinya bekerja demi kepentingan masyarakat luas serta menjaga amanat konstitusi.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.
BACA JUGA:Tok! PN Jember Vonis Penjara Aktivis Demo Mapolres, Kuasa Hukum: Preseden Buruk Demokrasi
Gempur Rokok Ilegal.--
Yusril menilai, dalam sistem demokrasi setiap pihak seharusnya menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan pandangan. Perbedaan pendapat, menurut dia, merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Ia menekankan bahwa kekerasan tidak boleh menjadi jalan keluar ketika terjadi perbedaan sikap maupun pandangan politik. Terlebih, tindakan tersebut menyasar individu yang selama ini memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
“Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun berbeda pendapat dengan mereka, tetap tidak dapat dibenarkan. Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
BACA JUGA:Proyek Sekolah Rakyat Minim Transparansi, Aktivis Minta Lebih Terbuka
Yusril juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.
Sumber:
- Share:
