Pemangkasan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2026 bukan sekadar penyesuaian fiskal di atas kertas.
Bagi desa-desa di Jawa Timur, kebijakan ini adalah sinyal keras bahwa fase pembangunan murah dan longgar telah berakhir.
Mini Kidi--
Desa kini dipaksa menata ulang prioritas di tengah anggaran yang menyusut, sementara tuntutan pelayanan publik tidak ikut mengecil.
Di sejumlah kabupaten/kota, Dana Desa reguler tercatat turun signifikan, bahkan mencapai kisaran 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya satu desa dapat mengelola lebih dari Rp1 miliar, kini banyak yang hanya menerima ratusan juta rupiah.
BACA JUGA:Industrialisasi dan Sawah yang Dikorbankan
Penurunan ini bukan sekadar angka, melainkan soal pilihan strategis, program mana yang diselamatkan dan siapa yang harus menunggu.
Pemerintah pusat menyebut pemangkasan ini sebagai konsekuensi kebijakan fiskal nasional.
Negara sedang mengetatkan ikat pinggang, dan desa diminta ikut memahami.
BACA JUGA:Rakyat Jangan Lupa Menagih
Namun, desa bukan entitas statistik, desa adalah ruang hidup dengan persoalan nyata, infrastruktur dasar, stunting, kemiskinan ekstrem, hingga kebutuhan lapangan kerja melalui padat karya.
Di sisi lain, pemerintah mendorong desa untuk lebih kreatif, ada delapan fokus penggunaan Dana Desa 2026 terdengar progresif, mulai dari ketahanan pangan dan energi, penguatan koperasi desa, digitalisasi, hingga mitigasi bencana.
Masalahnya, kreativitas membutuhkan modal, ruang eksperimen, dan kemampuan manajerial.
BACA JUGA:Jangan Menunggu Bencana Baru Bergerak
Dengan anggaran yang kian terbatas, banyak desa justru memilih bermain aman demi menghindari risiko, dan tentu saja kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial di tingkat desa.
Fleksibilitas penggunaan BLT Dana Desa tanpa batas persentase dapat memicu tarik-menarik kepentingan dalam musyawarah desa.
Kelompok rentan menuntut prioritas, sementara kelompok produktif merasa terpinggirkan.
Adanya pemangkasan ini tentu saja kepala desa berada di posisi rawan, satu keputusan bisa berujung tuduhan politis, dan risiko lainnya adalah kesenjangan antar desa yang semakin melebar.