BACA JUGA:Prostitusi Tidak Pernah Mati
Desa dengan aparatur kuat dan jaringan luas mungkin mampu bertahan melalui inovasi BUMDes atau kolaborasi program lain.
Namun desa dengan kapasitas SDM terbatas justru berisiko terjebak dalam stagnasi pembangunan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya arah kebijakan negara terhadap desa?
BACA JUGA:Membangun Karakter Siswa atau Sekadar Menciptakan Ketakutan
Jika desa diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, maka pengurangan anggaran tanpa penguatan kapasitas adalah kontradiksi, sebab desa diminta berlari, tetapi alas kakinya dilepas.
Jawa Timur, dengan ribuan desa dan karakter wilayah yang beragam, merasakan dampak ini secara nyata.
Kebijakan yang seragam berisiko mengabaikan konteks lokal yang selama ini menjadi kekuatan desa.
Tanpa desain transisi yang matang, pemangkasan Dana Desa berpotensi menggerus kepercayaan desa terhadap kebijakan pusat.
BACA JUGA:Smart City Tanpa Smart People Hanya Jadi Proyek Hiasan
Pemangkasan Dana Desa 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar penghematan.
Jika desa diarahkan menuju kemandirian, maka negara wajib menyiapkan ekosistem pendukung yang konkret, bukan hanya jargon efisiensi.
Jika tidak, desa bukan sedang didorong menjadi kreatif, melainkan sekadar dipaksa bertahan.