Cegah Pelanggaran HAM, Kemenham Jatim Gelar Bimtek Membahas Program Sekoper Gizi

Jumat 26-09-2025,16:38 WIB
Reporter : Anwar Hidayat
Editor : Ferry Ardi Setiawan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jatim menyelenggarakannya bimbingan teknis pelaporan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Jatim membahas sekolah rakyat, koperasi merah putih dan makanan bergizi gratis (Sekoper Gizi). Jumat, 26 September 2025.

BACA JUGA:Kemenham Jatim Libatkan OPD, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Kriteria Penilaian HAM Bagi Pelaku Usaha

Program Sekoper Gizi yang digagas pemerintah pusat akan menjadi perhatian Kemenham Jatim untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat laporan saat terjadi indikasi pelanggaran khusus di wilayah Jatim.


Mini Kidi--

Secara garis besar, kegiatan bimbingan teknis untuk mengontrol, memberi masukan konstruktif ke program yang dijalankan pemerintah pusat, harapannnya program berjalan dengan baik dan sesuai target.

BACA JUGA:Kampung Redam, Program Prioritas Kemenham Tahun Depan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jatim Toar Re Mangaribi SH MSi  mengatakan timnya telah memantau pelaksanaan program Sekoper Gizi yang ada di masyarakat.

BACA JUGA:Kemenham Jatim Tanggapi Laporan Pelanggaran dari Masyarakat Secara Profesional

"Tim kami telah turun langsung untuk melihat proses MBG, Sekolah Rakyat dan koperasi merah putih, kami akan sampaikan program tersebut masih membutuhkan masukan-masukan," ujar Mangaribi.


Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur Toar Re Mangaribi SH MSi.-Anwar Hidayat-

Beragam temuan tim Kemenham di lapangan menjadi bahan diskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas teknis pelaporan HAM di Jatim.

BACA JUGA:Kanwil Kemenham Jatim Jadi Jembatan Dialog Pengaduan Surat Ijo

"Diskusi ini diharapkan kita akan membuat pendekatan metode yang menjelaskan implementasi program tersebut apakah ada kelebihan dan kekurangan," pungkasnya.

BACA JUGA:Kemenham Jatim Gelar Rapat Koordinasi, Tingkatkan Pemahaman Mengenai Hak Asasi Manusia

Ia berharap hasil bimbingan teknis bersama OPD dapat memberikan masukan untuk pemerintah pusat.

Kategori :