SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga.
Karena itu, keberadaan MPP Among Warga sebagai contoh praktik baik yang patut menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jawa Timur.
BACA JUGA:Komisi A DPRD Jatim Kawal Desa dan Pelaksanaan Pilkades Sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Mini Kidi--
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyebut MPP Among Warga memberikan layanan publik yang mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. “Hal ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jawa Timur,” tegas Sri Wahyuni
Kunjungan kerja bersama Komisi A DPRD Jatim dalam rangka monitoring dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batu.
Sri Wahyuni berharap keberhasilan Kota Batu dalam menghadirkan MPP Among Warga bisa diadopsi kabupaten/kota lain di Jawa Timur. “Sehingga pelayanan publik di seluruh daerah semakin cepat, transparan, dan profesional,”ujar politisi asal Partai Demokrat Jatim ini.
BACA JUGA:Golkar Jatim Bidik Kursi DPRD Jatim: Target 27 Kursi di Pemilu 2029, Ancam Dominasi PKB dan PDI-P
Rombongan DPRD Jatim disambut langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, yang memaparkan berbagai inovasi layanan dan fasilitas yang telah dikembangkan pemerintah daerah setempat.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu," kata Nurochman.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga memiliki 150 layanan lintas Instansi yang tersedia.
“MPP Among Warga mengintegrasikan lebih dari 150 jenis layanan publik dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta,” sebut Nurochman.
BACA JUGA:Komisi E DPRD Jatim Kawal Bansos KIP Putri Jawara untuk 100 Perempuan Tulang Punggung Keluarga
MPP Among Warga memungkinkan masyarakat Kota Batu mengakses berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat. “Mulai dari pembuatan KTP, pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, layanan perbankan, hingga layanan BPJS,” sebut dia.
Konsep integrasi layanan publik di Kota Batu dikembangkan sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang lebih efisien dan ramah masyarakat.