SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Suasana khidmat mewarnai Graha Sawunggaling Surabaya, Sabtu 31 Mei 2025, bertepatan dengan momen istimewa peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 223 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
BACA JUGA:Wali Kota Eri Cahyadi Serahkan SK kepada 648 CPNS TA 2024
Mini Kidi--
Pelantikan ratusan pejabat dari berbagai perangkat daerah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dari total 223 pejabat yang dilantik, 55 di antaranya merupakan promosi berdasarkan proposal yang diajukan, sementara sisanya menjalani rotasi jabatan sesuai hasil asesmen.
BACA JUGA:Sengketa Tanah Warisan, Oknum Kasun di Jember Bacok Kerabatnya Sendiri
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menekankan bahwa rotasi jabatan adalah keniscayaan untuk pengembangan diri ASN dan penyegaran organisasi.
"Saya pernah menyampaikan bahwa jabatan itu tidak boleh terlalu lama. Cukup 2 tahun, maksimal 2,5 tahun, harus bisa berpindah kepada jabatan yang lainnya," ujarnya.
Menurutnya, perpindahan tugas akan memberikan tantangan baru bagi para ASN, sehingga wawasan dan kemampuan analisis mereka dapat berkembang secara komprehensif.
"Bayangkan kalau satu orang akan di titik tertentu saja, maka ilmunya tidak akan pernah berkembang," tegasnya.
BACA JUGA:Begini Tanggapan Wali Kota Eri Cahyadi Terkait Pergantian Ketua DPC PDIP Surabaya
Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa rotasi bertujuan memecah zona nyaman ASN yang telah menduduki posisi lebih dari dua tahun. Dengan merasakan dinamika di berbagai PD, diharapkan setiap ASN memiliki pengalaman lintas sektor.
"Sehingga semua pegawai negeri itu ada perjalanannya, ada turnya ke seluruh PD. Sehingga dia bisa merasakan, oh bebannya PD lain seperti ini. Ini bisa menambah kemampuan mereka untuk melakukan analisa-analisa sebuah kegiatan," terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pelantikan ini telah melalui evaluasi dan mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).