MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo - Gibran, 20 Oktober mendatang, salah satu lembaga dimana Prabowo sebagai ketua dewan penasehat pusat, Tani Merdeka Indonesia (TMI) Provinsi Jawa Timur resmi dilantik, di Kecamatan Lawang, Malang. Minggu, 13 Oktober 2024.
Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) TMI Provinsi Jawa Timur ditandai dengan pengukuhan pengurusnya. Para anggotanya merupakan petani dari seluruh Jawa Timur, menyatakan komitmenya. Mendukung dan mengawal program swasembada pangan yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Kabupaten Malang Secepatnya Tingkatkan Teknologi Pertanian
BACA JUGA:Disnakertrans Kabupaten Malang Latih Petani Milenial
Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir mengapresiasi atas terbentuknya DPW Tani Merdeka Provinsi Jatim tersebut. Kedepannya, berkomitmen mengawal dan menjalankan program pemerintah pusat.
"Untuk ke depannya, akan mengawal dan menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto khususnya di sektor pangan dan pertanian. Jadi, akan kita kawal sampai programnya itu benar-benar tepat sasaran ke masyarakat," terang Muzakir.
BACA JUGA:Bupati Malang Apresiasi Pameran Hasil Pertanian
BACA JUGA:Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi ke Cak Imin
Menurutnya, wilayah Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Bahkan, telah menjadi lumbung pangan nasional. Karenanya, salah satu poin yang akan dilakukan, melakukan pembinaan petani.
"Lebih kepada pembinaan para petani. Kita akan mencari jaringan untuk membeli hasil panen petani secara langsung. Sehingga, produk pertanian ini bisa go internasional atau diekspor," lanjutnya.
Kehadiran Tani Merdeka Indonesia, kata dia, juga bisa menjadi tempat curhat. Untuk mengetahui kendala atau problem yang dialami petani.
Ditargetkan, akan membentuk kepengurusan sampai tingkat desa. Bisa menjadi posko pengaduan para petani. Termasuk, subsidi pupuk, bisa tepat sasaran, hingga persoalan kelangkaan.
BACA JUGA:Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan, Menkop UKM Dorong Korporatisasi
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jatim, Riki Septiadi mengungkapkan hal yang senada.
Kendala yang terjadi di Jawa Timur, terkait produksi petani dan permintaan masyarakat tidak seimbang.