Aliran Upeti untuk Pejabat Pemkot Jadi Kunci Moroseneng Tetap Buka
Geliat prostitusi Moroseneng masih menjadi jujugan pria hidung belang.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Lokalisasi legendaris Moroseneng di Jalan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, tak gentar dengan janji penutupan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal ini dikarenakan bisnis esek-esek tersebut disinyalir mendapat restu dan bekingan dari oknum aparat pemkot itu sendiri.
BACA JUGA:Penutupan Prostitusi Moroseneng Tinggal Janji, DPRD Surabaya Sebut Kegagalan Sistemik
Mini Kidi--
Isu santer menyebutkan, eksistensi Moroseneng tak terlepas dari upeti bulanan. Uang lendir itu disalurkan kepada jajaran pengurus kampung, kelurahan, hingga kecamatan.
“Ini bukan rahasia lagi. Ada koordinator yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyerahkan upeti agar Moroseneng tetap bisa beroperasi dan aman dari razia," ungkap SA, warga setempat, Jumat, 3 Oktober 2025.
Setoran rutin tersebut, kata SA, diperoleh dari pemilik wisma. Masing-masing pemilik wisma wajib memberikan setoran. Ini supaya bisnis mereka aman dari obrakan bahkan penutupan.
BACA JUGA:Geliat Prostitusi di Moroseneng Surabaya, PSK Raup Rp 6 Juta Sepekan
Penelusuran Memorandum dalam satu pekan terakhir menegaskan bahwa Moroseneng seolah tak tersentuh.
Tidak ada petugas satpol PP yang melakukan patroli, apalagi PAM seperti tahun 2022-2023. Yang ada hanyalah pria hidung belang yang lalu lalang silih berganti.
SA menilai, Moroseneng aman dari pengawasan berkat adanya kongkalikong antara pemilik wisma dengan oknum-oknum pemerintahan wilayah.
BACA JUGA:Prostitusi Legendaris Moroseneng Kembali Berdenyut, Rp 200 Ribu untuk 2 Kali ‘Main’
Isu bekingan ini pun menjadi kunci utama yang membuat Moroseneng sulit untuk benar-benar ditutup.
“Bagaimana mau tutup kalau mereka ini (pengelola wisma) merasa aman karena ada yang membekingi. Uang upeti itu diserahkan ke pengurus kampung, kelurahan, dan kecamatan. Informasi ini akurat,” kata SA.
Sumber:
- Share:
