Aplikasi Belum Siap, Pelaksanaan Survey DTSEN di Surabaya Tertunda
Salah satu petugas survey menunjukkan aplikasi FASIH yang belum siap digunakan.-Alif Bintang-
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Keluhan yang dilayangkan ASN dan PPPK Pemkot Surabaya terkait penunjukan sebagai surveyor pengisian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kini disusul masalah teknis.
BACA JUGA:Cicipi Dessert Buatan Siswa SMKN 6 Surabaya, Kadindik Jatim Dorong Inovasi dan Jiwa Wirausaha
Pelaksanaan survei yang seharusnya sudah berjalan per Rabu 1 Oktober 2025 harus tertunda. Hal ini dikarenakan aplikasi yang akan digunakan oleh para surveyor belum siap.

Mini Kidi--
Seorang ASN berinisial AK dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengungkapkan, aplikasi FASIH yang disediakan untuk pengisian data masih belum bisa digunakan secara efektif.
BACA JUGA:Dindik Jatim Komitmen Hadirkan Pendidikan Bermutu Lewat Digitalisasi
"Kami sudah dapat penugasan, tapi mau kerja bagaimana? Aplikasi untuk entry data masih kosong dan belum bisa dioperasikan oleh kami sebagai surveyor," keluh AK, Kamis, 2 Oktober 2025.
BACA JUGA:Kadindik Jatim Aries Agung Paewai Ajak Siswa Terapkan 7 Kebiasaan Anak Hebat
Kondisi ini menambah frustrasi para petugas yang sebelumnya sudah mengeluhkan beban kerja, jarak lokasi survei yang jauh dari tempat tinggal, dan waktu yang terpotong dari tugas utama. Penundaan ini juga dikhawatirkan mengganggu jadwal target penyelesaian data.
BACA JUGA:Tahun Ajaran Baru Penuh Masalah, DPRD Jatim Minta Kadindik Jatim Tak Rangkap Jabatan
"Kami sudah disibukkan dengan urusan membagi waktu antara pekerjaan utama dan tugas survei, ditambah lagi sekarang masalah aplikasi. Jadi, secara teknis, survei ini praktis belum bisa dimulai," tambah AK.
BACA JUGA:Jelang Tahun Ajaran Baru, Dindik Jatim Targetkan Pendidikan Vokasi Merata
Dirinya pun berharap, Pemkot Surabaya segera membenahi masalah teknis pada aplikasi survei DTSEN. Kejelasan jadwal survei dan kesiapan perangkat dinilai sangat krusial agar 404 ASN dan PPPK yang ditugaskan dari Dispendik dapat segera bekerja.
Terlebih, masing-masing ASN memiliki tanggungan survey sekitar 200 hingga 300 kartu keluarga (KK). (bin)
Sumber:
