Ketua Komisi A DPRD Surabaya Desak Libatkan RT RW untuk Validasi DTSEN

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya melibatkan RT dan RW secara masif dalam percepatan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang masih menyisakan 181.867 kepala keluarga belum terkonfirmasi, Kamis 19 Februari 2026.

-kidi---

Jika data tersebut tidak tervalidasi, Pemkot Surabaya akan melakukan penertiban atau penonaktifan sementara Nomor Induk Kependudukan warga terkait.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan angka tersebut telah mengalami penurunan dari data awal 250.185 KK yang tidak ditemukan, menjadi 197.594 per 20 Januari, dan kini tersisa 181.867 KK.

"Artinya, ada penurunan sekitar 15 ribu sekian. Jika dihitung rata-rata, setiap hari ditemukan 524 KK baru yang berhasil terverifikasi," ujar Yona dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya.

BACA JUGA:Kursi Ketua DPRD Surabaya Lowong, Bursa Pengganti Mengerucut ke Saifuddin Zuhri

Yona mengapresiasi langkah pemkot yang menerjunkan Aparatur Sipil Negara sebagai petugas survei lapangan.

Meski tidak seluruhnya memiliki latar belakang sebagai surveyor, para ASN dinilai mampu menunjukkan progres signifikan setelah mendapat pembekalan singkat.

Menurutnya, kendala terbesar berasal dari migrasi penduduk yang tidak terkonfirmasi, mulai dari pindah kelurahan, antar kecamatan, hingga keluar kota.

Gempur--

"Ada juga warga di kawasan perumahan klaster premium dan apartemen yang menolak dilakukan survei," imbuhnya.

Untuk menjaga akurasi data, penertiban NIK sementara akan diberlakukan bagi warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN agar segera melakukan validasi.

Yona juga menemukan mayoritas pengurus RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN, padahal perannya krusial sebagai ujung tombak informasi di tingkat bawah.

BACA JUGA:Penghormatan Terakhir Ketua DPRD Surabaya, Isak Tangis Iringi Kepergian Adi Sutarwijono

Yona mendesak pemkot mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada 1.360 RW dan 9.149 ketua RT se-Surabaya.

"Kalau RT dan RW dilibatkan aktif, hasilnya akan dahsyat. Mereka bisa langsung meminta warga mengecek statusnya di laman cekin.surabaya.go.id," tegasnya.

Target validasi terhadap 1.026.192 KK di Surabaya ditetapkan tuntas sebelum 31 Maret 2026.

BACA JUGA:Banjir Karangan Bunga di Grand Heaven, Ribuan Pelayat Lepas Ketua DPRD Surabaya

Ia optimistis tenggat tersebut dapat tercapai jika warga proaktif melakukan pengecekan mandiri.

"Harapannya, warga bisa aktif seperti saat pengecekan DPT daring pada pemilu lalu agar target tercapai dengan angka data tidak ditemukan yang minimal," pungkasnya. (alf)

Sumber: