KUA-PPAS APBD 2025 Disepakati, Pemkot dan DPRD Surabaya Genjot Infrastruktur Dongkrak Ekonomi

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya menandatangani dua nota kesepakatan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Selasa 5 Agustus 2025. 

Mini Kidi--

Kesepakatan tersebut meliputi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Selesaikan Rapat Paripurna Raperda RPJMD 2025-2029, Utamakan Program Pro Rakyat

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama pimpinan DPRD Kota Surabaya. Usai rapat, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar kelanjutan pembahasan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025 berdasarkan dokumen yang telah disepakati.

"Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan terhadap KUA-PPAS. Sehingga setelah ini akan ada tindak lanjut dan terkait dengan masuknya perubahan anggaran keuangan akan dibahas kembali," ujar Wali Kota Eri.

BACA JUGA:Verifikasi Akhir KLA, Surabaya Optimistis Raih Predikat Paripurna

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya. 

"Kami punya semangat bersama DPRD, apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan lainnya," tegasnya.

BACA JUGA:Surabaya Optimistis Raih STBM Paripurna Nasional, Fokus Pembentukan Kampung Madani

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga memaparkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni daya beli, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Saat ini, tiga dari empat faktor tersebut mengalami penurunan, sehingga belanja pemerintah harus digerakkan secara masif sebagai solusi pemulihan ekonomi.

"Hari ini mau tidak mau yang tiga faktor ini turun semua, maka kita harus bisa menggerakkan belanja pemerintah. Dan belanja pemerintah itu bagaimana bisa mengkapitalisasi menjadi sebuah pergerakan ekonomi dengan pergerakan infrastruktur, untuk mendukung yang tiga (faktor) tadi biar bergerak sangat masif," jelasnya.

Untuk itu, Wali Kota Eri menggarisbawahi perlunya penambahan anggaran melalui skema pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk di antaranya untuk penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan hingga penerangan jalan umum (PJU).

BACA JUGA:Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya Masa Jabatan 2025-2030

Sumber: