umrah expo

Marak Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI-80, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Bersikap Tegas

Marak Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI-80, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Bersikap Tegas

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. -Arif Alfiansyah-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer One Piece yang marak di berbagai daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menuai sorotan dari legislatif. 

BACA JUGA:HJKS Ke-731, Yona Bagus Serukan Keberanian untuk Perubahan Nyata

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tidak ragu mengambil sikap tegas jika tren serupa ditemukan di Kota Pahlawan.


Mini Kidi--

"Jika ditemukan di Surabaya, Pemkot harus tegas terkait maraknya bendera One Piece. Jangan sampai Surabaya ikut-ikutan dan mengganggu kondusifitas," tegas Yona pada Minggu 3 Agustus 2025.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko Serap Aspirasi Warga Kelurahan Made

Yona menekankan bahwa pengibaran bendera yang bukan merupakan simbol resmi negara, terlebih di tengah momentum perayaan kemerdekaan, adalah tindakan yang sangat tidak tepat. 

Ia secara khusus menyoroti potensi penyandingan bendera tersebut dengan Bendera Merah Putih yang merupakan lambang kedaulatan bangsa.

BACA JUGA:Yona Bagus Kritik Keras Kebijakan Wali Kota Surabaya Tak Wajibkan ASN Ngantor

“Bagaimanapun, Bendera Merah Putih adalah simbol negara dan tidak elok jika disandingkan dengan simbol-simbol apapun, terlebih yang mengindikasikan sebuah simbol tentang perlawanan,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Untuk mengantisipasi hal ini, Yona mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya agar proaktif memantau potensi pelanggaran terhadap simbol-simbol kenegaraan. 

BACA JUGA:Yona Bagus Optimis Ketum Partai Gerindra Prabowo Dorong Perubahan Signifikan dalam Semua Sektor

Menurutnya, Bakesbangpol memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga marwah nasionalisme dan ketertiban umum, khususnya menjelang hari besar kenegaraan.

“Bakesbangpol harus turun tangan jika ada indikasi penyalahgunaan simbol atau bendera yang bisa memicu multitafsir dan gangguan ideologis. Penguatan edukasi soal nasionalisme penting dilakukan, khususnya di kalangan anak muda,” katanya.

Sumber:

Berita Terkait