Sengketa Lahan Darmo Hill, DPRD Surabaya Bawa Aduan Warga ke Kementerian BUMN

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menindaklanjuti sengketa lahan Darmo Hill yang meresahkan warga dengan membawa aduan ke Kementerian BUMN, Kamis 18 September 2025.

Josiah menegaskan klaim sepihak PT Pertamina (Persero) terhadap tanah yang telah puluhan tahun ditempati warga membuat status aset properti terancam.

Mini Kidi--

Keluhan warga berpusat pada status tanah di kawasan elite yang dikembangkan sejak 1998 hingga 1999. Tanah tidak dapat diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena dikaitkan dengan eigendom verponding atas nama Pertamina.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Hari Kamis ini, saya akan ke Kementerian BUMN. Kita akan perjuangkan hak warga yang diklaim sepihak oleh Pertamina," ujar Josiah kepada Memorandum.

Josiah juga mempertanyakan dasar klaim yang tiba-tiba muncul setelah puluhan tahun kawasan tersebut berkembang tanpa masalah.

BACA JUGA:Marak Galian Saluran Air, Komisi C Ingatkan Kontraktor: Keselamatan Warga Nomor Satu

"Tidak bisa dong asal klaim saja. Selama ini Pertamina ke mana?" tegasnya.

Berdasarkan hasil pengecekan di kantor BPN 1 Surabaya, Josiah menemukan bahwa meskipun klaim tersebut tercatat, Pertamina tidak pernah mengeluarkan larangan resmi bagi warga untuk melakukan transaksi peralihan hak.

Namun di lapangan warga tetap dirugikan.

"Menurut info, notaris tidak mau melakukan transaksi. Dugaan saya karena mereka khawatir dengan status hukumnya. Tentu ini sangat merugikan warga yang ingin menjual atau mengalihkan hak atas propertinya," jelas politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

BACA JUGA:JPO Siola Surabaya Dibongkar, Komisi C Dukung Pembangunan Jembatan Baru yang Modern dan Ikonik

Josiah berharap kunjungannya ke Kementerian BUMN dapat membuka dialog dan menghasilkan solusi konkret yang dinantikan warga Darmo Hill.

"Kita harap dari pertemuan dengan Kementerian BUMN akan ada solusi konkret bagi warga," pungkasnya.

Sumber: