BPJS Non-Aktif Bisa Langsung Diurus di RS saat Gawat Darurat, Ditolak! DPRD Surabaya Buka Pintu Laporan Warga

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Warga Surabaya kini tak perlu cemas jika kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dalam status nonaktif, terutama dalam kondisi gawat darurat.

BACA JUGA:Komisi D Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS, Sebut Daftar 144 Penyakit Tak Punya Dasar Hukum 

DPRD Surabaya memastikan bahwa rumah sakit atau puskesmas wajib membantu proses reaktivasi di tempat, sehingga pasien bisa segera mendapatkan penanganan medis.

Mini Kidi-- 

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr Michael Leksodimulyo menegaskan bahwa kini tidak ada lagi alasan bagi warga untuk tertunda mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

“Bila warga yang BPJS-nya mati dan kondisinya tidak sakit atau sehat, bisa langsung diarahkan ke kelurahan. Prosesnya bisa diurus di sana untuk diaktifkan kembali,” terang Dr Michael kepada memorandum.co.id.

BACA JUGA:Dibantu Komisi D, Janda Satpam di Surabaya Akhirnya Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Rp 75 Juta 

Namun, mekanisme berbeda diterapkan bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera atau dalam keadaan gawat darurat.

Mengutip penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nanik Sukristina, Dr Michael menyatakan bahwa pasien gawat darurat yang BPJS-nya nonaktif akan langsung diuruskan oleh pihak puskesmas atau rumah sakit pasien dirawat.

“Bila pasien sakit, terutama dalam kondisi gawat darurat, dan BPJS-nya dinyatakan mati, maka pihak puskesmas atau rumah sakit yang akan langsung mengurus dan mengaktifkannya di tempat. Jadi, pelayanan medis harus didahulukan,” tegasnya.

BACA JUGA:Terjepit Aturan BPJS dan Masalah Ruang Tunggu, RSUD Dr Moh Soewandhie Hadapi Keluhan Keluarga Pasien 

Kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh rumah sakit di Surabaya. Legislatif dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mentolerir adanya penolakan pasien gawat darurat dengan alasan BPJS non-aktif tanpa memberikan solusi.

“Bila ada warga yang ditolak tanpa diuruskan, itu akan menjadi masalah serius dan polemik sebagai bahan evaluasi bagi rumah sakit tersebut, " ujar Dr Michael.

BACA JUGA:BPJS Kesehatan Surabaya Jamin Layanan Bagi Peserta JKN, Termasuk di RS Non-Mitra Saat Darurat 

Ia mengimbau warga yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan, seperti disuruh pulang atau mengurus BPJS secara mandiri saat dalam kondisi darurat, untuk tidak ragu melapor.

“Warga yang sudah dikecewakan, datang dalam posisi gawat darurat tetapi disuruh pulang tanpa ada solusi dari rumah sakit, segera lapor ke Komisi D. Kami akan menindaklanjutinya,” serunya.

BACA JUGA:Dewan Surabaya Desak Akses Kesehatan 24 Jam Diperluas, Soroti Perubahan Regulasi BPJS Kesehatan 

Komisi D bahkan mempertimbangkan untuk membuka hotline khusus pengaduan masyarakat terkait masalah ini.

Di tengah sorotan terhadap pelayanan kesehatan, RSUD Dr M Soewandhie justru muncul sebagai teladan. Dr Michael memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya ini berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 300-500 persen dari target, yang memungkinkannya menjadi surplus dan mandiri secara finansial.

"Saya salut dengan Direktur RSUD Dr M Soewandhie, dokter Billy, beserta seluruh staf dan timnya. Mereka berhasil membuat rumah sakit ini surplus, bukan minus. Ini prestasi luar biasa," puji Dr Michael.

BACA JUGA:Libur Panjang Lebaran, BPJS Kesehatan Gandeng 60 Rumah Sakit Tetap Beri Layanan 

Berkat surplus pendapatan tersebut, RSUD Dr M Soewandhie kini mampu menggunakan dana mandirinya untuk membiayai pengembangan, pembelian alat kesehatan, hingga pemeliharaan gedung. Hal ini secara signifikan mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Surabaya.

"Ketika saya tanyakan kenapa belanja di tahun 2024 tidak setinggi 2023, ternyata mereka menggunakan dana mandiri dari keuntungan rumah sakit. Ini contoh yang sangat baik bagi rumah sakit lainnya," tambahnya.

BACA JUGA:Komisi D DPRD Surabaya Minta Pemkot Aktif Pantau Keanggotaan BPJS Warga

Prestasi finansial ini diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dr Michael, yang mengaku rutin mengunjungi rumah sakit tersebut, menyaksikan sendiri ketertiban, kebersihan, dan manajemen waktu tunggu pasien yang semakin baik.

BACA JUGA:Pasien BPJS Menumpuk, RSUD Dr Soewandhie Ubah Skema Antrean 

"Saya hampir seminggu bisa dua sampai tiga kali keliling, dan kita melihat semuanya tertib sekali. Tidak ada lagi orang yang duduk di bawah," ungkapnya.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, saat ini sedang dibahas rencana pembangunan ruang tunggu yang lebih layak untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga, sekaligus menjaga ketertiban lingkungan rumah sakit. (alf)

Sumber: