Pansus RPJMD Tekankan Pemerataan, JLLB dan JLLT Jadi Urat Nadi Baru Pembangunan Surabaya

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Surabaya menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh penjuru kota.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Dorong Pengembang Bukit Mas segera Realisasikan JLLB 

Ketua Pansus, Achmad Nurdjayanto, menegaskan bahwa dua proyek strategis, Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT), harus menjadi prioritas utama untuk membuka akses dan mendorong mobilitas warga dalam lima tahun ke depan.

Mini Kidi-- 

Menurut Achmad, arah pembangunan infrastruktur Surabaya yang tertuang dalam RPJMD harus selaras dengan visi pemerataan, memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi atau tertinggal. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan pidato politik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga menekankan urgensi kedua proyek lingkar luar tersebut.

BACA JUGA:Kantah Surabaya 1 Lepas Hak Persil untuk JLLB 

"JLLB di wilayah barat sangat dibutuhkan karena kawasan tersebut kini berkembang pesat sebagai permukiman baru. Kehadiran JLLB akan memperlancar mobilitas warga sekaligus menjadi penghubung strategis ke Kabupaten Gresik," ujar Achmad Nurdjayanto pada Minggu 29 Juni 2025.

Di sisi lain, legislator fraksi Golkar ini juga menyoroti peran vital JLLT yang membentang di kawasan timur Surabaya. Jalur ini diproyeksikan menjadi koridor logistik utama yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak di utara dengan Bandara Juanda dan Kabupaten Sidoarjo di selatan.

BACA JUGA:Sempat Terhenti, Pembangunan JLLB Dilanjut dengan Bantuan Pusat 

"Ini bukan hanya jalan, tapi jalur ekonomi yang bisa mengurangi beban kemacetan kota. Kendaraan logistik tak harus melintasi pusat kota, cukup lewat JLLT," jelasnya.

Dengan demikian, JLLT diharapkan dapat menjadi solusi distribusi logistik sekaligus mengurangi kerusakan jalan di pusat kota akibat lalu lintas kendaraan berat.

BACA JUGA:JLLB Kedung Cowek Jadi Ajang Balap Liar, Dewan Resah 

Meskipun fokus pada proyek-proyek besar, Achmad mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak melupakan infrastruktur di level yang lebih kecil. Perbaikan jalan lingkungan dan penanganan genangan di kawasan perkampungan harus tetap menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai pembangunan hanya berpusat di tengah kota. Infrastruktur di perkampungan juga harus menjadi perhatian. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah infrastruktur Surabaya akan tertata secara paripurna,” tandasnya.

BACA JUGA:RTRW Surabaya 2025-2045: JLLT dan SERR Jalan Terus, Tol Tengah Kota Masih Dikaji 

Visi pembangunan komprehensif ini dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Sebagaimana dipaparkan Wali Kota Eri Cahyadi dalam rapat paripurna pada 3 Maret 2025, kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor strategis sangat besar.

Untuk infrastruktur jalan kota, kampung, termasuk proyek JLLB dan underpass, diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 10,6 triliun. Angka ini bersanding dengan kebutuhan lain yang tak kalah mendesak, seperti penanganan banjir sebesar Rp 9,6 triliun, alokasi pendidikan Rp 2,5 triliun, dan kesehatan Rp 2,7 triliun.

BACA JUGA:Warga Bulak Desak Kepastian Pembangunan JLLT, DPRD Surabaya Komitmen Kawal Aspirasi 

Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran signifikan untuk program sosial, seperti perbaikan ribuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan jaminan kesehatan semesta, yang menunjukkan kompleksitas pengelolaan anggaran di tengah ambisi besar pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. (alf)

Sumber: