Kursi Sekda Surabaya Kosong, Dewan Soroti Optimalisasi Roda Pemerintahan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pelantikan 223 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh Wali Kota Eri Cahyadi pada Sabtu kamarin 31 Mei 2025 menyisakan sorotan tajam dari legislatif. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyoroti kekosongan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) yang menurutnya krusial bagi jalannya roda pemerintahan. 

Azhar menegaskan bahwa kekosongan jabatan Sekda bukan sekadar masalah administratif, melainkan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan kebijakan dan fungsi pelayanan publik di Kota Pahlawan. Sehingga ia menekankan urgensi pengisian jabatan demi optimalisasi kinerja Pemkot Surabaya.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Pemkot Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Iduladha 1446 H

Mini Kidi--

“Jika kita bicara struktur birokrasi, Sekda itu diibaratkan jantungnya. Tanpa Sekda, ritme pemerintahan bisa terganggu,” tegas Azhar, Minggu 1 Juni 2025.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan Pemkot Surabaya terkait aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa kekosongan jabatan Sekda hanya dapat dibiarkan maksimal selama tiga bulan. Hal ini berarti Pemkot Surabaya harus segera bergerak untuk mengusulkan nama calon Sekda definitif kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

Tidak hanya posisi Sekda, Azhar juga mengungkapkan adanya empat jabatan strategis lainnya yang hingga kini belum terisi. Keempatnya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Selesaikan Rapat Paripurna Raperda RPJMD 2025-2029, Utamakan Program Pro Rakyat

Menurutnya, banyaknya posisi penting yang kosong berpotensi menghambat kesinambungan program-program yang telah dicanangkan oleh pejabat sebelumnya. 

"Sehingga kami harap program-program yang bagus jangan sampai terputus. Kalau ada yang kurang, tinggal diperbaiki. Tapi jangan mulai dari nol,” ujarnya.

Kendati demikian, Azhar Kahfi juga melihat sisi lain dari rotasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan Pemkot Surabaya menjelang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

BACA JUGA:Protes Penghuni Apartemen Cito Memanas: Izin RS Siloam Dipertanyakan DPRD Surabaya

“Kami melihat (rotasi pejabat) ini bagian dari langkah Pak Wali Kota menyusun tim untuk lima tahun ke depan.Tapi tolong, jabatan-jabatan kosong ini harus segera diisi agar mesin birokrasi tidak pincang,” pungkasnya. (alf)

Sumber: