Pemilu Selesai, Panwascam Lamongan Keluhkan Honor 2 Bulan Belum Dibayar

LAMONGAN, MEMORANDUM - Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah selesai semuanya, namun banyak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) mengeluh. Pasalnya, honor atau gaji mereka belum dibayar selama dua bulan, terhitung mulai bulan Februari dan Maret.

Saat dihubungi wartawan, salah satu anggota Panwascam di LAMONGAN menyampaikan, belum terbayatnya honor atau gaji para pengawas Pemilu karena ada empat kecamatan yang belum menyelesaikan LPJ (laporan pertanggungjawaban).

Dikatakan, sebelumnya memang ada empat kecamatan yang belum selesai SPJ nya, kalau tidak salah yakni Kecamatan Mantup, Tikung, Laren dan Ngimbang. Setelah itu Mantup selesai lebih dulu, kemudian menyusul 3 kecamatan lainnya. Selesai sekitar empat hari yang lalu," kata salah satu anggota Panwascam.

"Empat kecamatan tersebut, menurut dia, selalu saja begitu setiap ada gelaran Pemilu, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada, selalu lambat dalam mengerjakan laporan pertanggungjawaban mereka. Entah itu karena SDM-nya atau faktor apa lainnya. Akibat belum selesainya SPJ itu, kecamatan - kecamatan lainnya jadi ikut kena dampak belum menerima gaji. Seharusnya bulan Februari kemarin sudah diterima oleh masing - masing Panwascam dan Panwas Desa, kalau bulan Maret kan masih berjalan," tuturnya.

BACA JUGA:Bawaslu Lamongan Ajak Masyarakat Lawan Politisasi Sara dan Hoax

Sebetulnya uang gaji para pengawas pemilu itu sudah ada, ungkap dia, namun karena ada kendala laporan beberapa kecamatan yang masih belum selesai, maka gaji para pengawas itu terpaksa dipending, itu sesuai aturan yang ada.

"Iya kalau begini, kita dan teman - teman panwas lainnya jadi kesusahan, gaji belum cair, sementara anak istri di rumah sudah menunggunya. Apalagi mereka yang mempunyai cicilan, pasti lebih berharap dan menderita," tutupnya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan, Toni Wijaya dikonfirmasi Selasa 26 Maret 2024 perihal dengan honor Panwascam se- Kabupaten Lamongan yang telat 2 bulan belum terbayar, pihaknya belum memberikan keterangan.

Mengutip pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja turut menanggapi keluhan terkait honor panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) yang dikabarkan belum dibayar.

BACA JUGA:Bawaslu Lamongan: Mencegah Lebih Baik Daripada Menindak

"Udah dibayar seharusnya. Tanya ke Kasek (Kepala Sekretariat), seharusnya sudah dibayar," kata Bagja di kawasan Petojo Selatan, Jakarta.(pul)

Sumber: