Ini Catatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Masih Ada Intimidasi Masyarakat

LUMAJANG, MEMORANDUM - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 serentak sudah selesai. Real count KPU Lumajang sudah bisa ditentukan siapa calon legislatif yang akan melenggang mengisi jatah 50 kursi DPRD Lumajang.

Dibalik kesuksesan itu masih banyak menyisahkan uneg-uneg yang muncul dari tokoh-tokoh Lumajang, baik dari tokoh akademisi, agama, politik maupun tokoh masyarakat sendiri.

BACA JUGA:Heri Nani Hariyati Pendatang Baru dari Gerindra Tembus Kursi DPRD Kabupaten Lumajang

Kali ini muncul dari H Bukasan SPd MM, Wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa, 20 Februari 2024.

Inilah catatan dia terkait Pemilu 2024. Secara keseluruhan pelaksanaan sudah baik. Tingkat kehadiran sudah sesuai apa yang diharapkan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang.

BACA JUGA:Heri Nani Hariyati, Caleg DPRD Dapil 3 Siap Bawa Gerindra dan Lumajang Lebih Baik

Namun, dibalik itu masih ada suara miring yang muncul. Bahkan, cenderung melakukan pressure agar masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini perlu aparat turun untuk mengatasi.

BACA JUGA:Konflik Agraria, Warga Burno Datangi Kantor DPRD Lumajang

“Masyarakat diintimidasi dibuat rasa takut agar memilih salah satu caleg. Sehingga pemilihan rakyat tidak sesuai dengan hati nurani," tuturnya.

Bukasan panggilan akrab legislator berlambang banteng moncong putih itu menambahkan, Pemilu tahun ini luar biasa, ini demokrasi pragmatik di mana money politic sudah terang-terangan untuk mendapat simpatik dari pemilih.

BACA JUGA:Nasdem Targetkan Kursi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Pemilu 2024

Sehingga para wakil rakyat beranggapan uang segalanya untuk meraup suara msksimal. “Akhirnya persaingan tidak sehat,” jelasnya.

BACA JUGA:Mahasiswa HMI dan BEM Widya Gama Gerudug Kantor DPRD Lumajang

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ini berrharap, dengan Pemilu 2024 tercipta kondisi kemasyarakatan kebangsaan kenegaraan yang baik. Pemilu 2024 dimaknai sebagai bentuk proses demokrasi pragmatik.

Sumber: