Darurat Pupuk, DPRD Blitar Minta KPPP Optimalkan Pengawasan

BLITAR, MEMORANDUM-Komisi II DPRD Kabupaten BLITAR melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan perwakilan LSM Laskar, membahas problematika pupuk bersubsidi.  Ada 2 poin penting yang dibahas, yakni distribusi dan penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi petani.

"Ada 2 hal yang menjadi permintaan teman-teman kita dari LSM Laskar. Mereka mempersoalkan distribusi pupuk yang kurang lancar dan meminta penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Chandra Purnama, Kamis 7 Desember 2023.

BACA JUGA:Patroli Polres Blitar Ciptakan Situasi Aman Damai Jelang Pemilu

Sejatinya, dalam persoalan pupuk bersubsidi, Kabupaten Blitar telah memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), yang bertugas menangani segala macam seluk-beluk permasalahan perpupukkan.

BACA JUGA:Kunjungi Kota Blitar, KORMI Kota Malang Berbagi Pengalaman

Oleh karena itu, dewan meminta KPPP untuk bekerja lebih optimal dalam mengawasi peredaran pupuk bersubsidi mulai dari hulu ke hilir.

"Kita minta KPPP bekerja sesuai dengan fungsinya. Insyaallah, kalau mereka sudah bekerja dengan baik, maka tidak akan ada persoalan kayak begini," tegasnya.

Komisi II pun berharap kedepan, KPPP selain membenahi kinerja, juga memperbaiki komunikasi dengan petani atau kelompok tani yang ada.

"Saya kira ada komunikasi yang tidak berjalan lancar selama ini. Saya harap KPPP dan kelompok tani, bisa sering-sering ngopi bareng lah. Agar data-data yang dihimpun itu bisa valid, jadi mereka bisa tau keadaan dilapangan seperti apa," imbuh Candra.

Sementara itu, Toha Mashuri selaku Wakil Ketua KPPP Kabupaten Blitar menjelaskan, penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar, hingga kini telah mencapai angka 89 persen. Kendati begitu, Toha tetap menyikapi positif aspirasi dari LSM Laskar.

"Sebenarnya, pupuk di Blitar ini tidak ada masalah. Hingga kini pun serapannya sudah mencapai 89 persen. Artinya apa? Sebetulnya petani di Kabupaten Blitar tidak kesulitan untuk menjangkau pupuk yang ada. Tapi bagaimanapun, kami tetap apresiasi teman-teman Laskar dalam upaya menjaga stabilitas pupuk di Kabupaten Blitar," terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar ini juga mengaku jika tak menutup kemungkinan ada beberapa petani yang mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.

"Ya itu tetap akan menjadi catatan dan koreksi bagi kami, untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan peredaran pupuk yang ada di Kabupaten Blitar," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua LSM Laskar, Swantantio Hani Irawan, berharap KPPP dan legislatif benar-benar mengawasi peredaran pupuk di Kabupaten Blitar. Jika perlu, ia meminta adanya tindakan tegas bagi kios-kios yang kedapatan melakukan mark up harga pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET).

Sumber: