Kedudukan Fatwa MUI Terkait Boikot Produk Pro Israel

Di Indonesia sendiri sistem perundang-undangan di Indonesia menganut sistem piramida, artinya peraturan perundang-undangan sendiri memiliki tingkatan-tingkatan. Berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan, pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Arti dari hierarki tersebut bersifat inferior dan norma yang bersifat superior artinya validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya. Ringkasnya, peraturan bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan atasnya.

Selain peraturan-peraturan tersebut, berdasarkan pasal 8 UU ayat (1) peraturan perundang- undangan lain yang tetap dianggap adalah

1. Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

2. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

3. Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah,

4. Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,

Sumber: