Warga Surabaya Dizalimi Petinggi PT PAL, DPRD Pasang Badan

“Yang semacam ini penuh tanda tanya, apa maksudnya? Masa sih BUMN memberikan kesan yang semacam ini terhadap rakyat Kota Surabaya? BUMN ini milik negara, BUMN ini berdiri karena uang rakyat, tapi kenapa kok semena-mena terhadap rakyat Surabaya. Harusnya cerminan akhlak itu tidak seperti ini,” cetus Mahfudz.

Sementara itu, Komisaris Independen PT PAL Indonesia, Harsusanto, memberikan responsnya terhadap permasalahan ini. Menurutnya, Kementerian BUMN memiliki jargon yang konkret yakni, Akhlak. Jargon tersebut harus ditaati dan dijalani oleh segenap BUMN.

Soal adanya dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh petinggi PT PAL, pihaknya memastikan akan melakukan fungsi pengawasan.

“Tugas Dewan Komisaris salah satunya melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi atau manajemen. Jargon Kementerian BUMN adalah AKHLAK yang harus ditaati dan dijalani oleh segenap BUMN,” jelas Harsusanto.

Disinggung tentang ketidakadilan yang dialami oleh mantan sekretaris petinggi PT PAL yang didesak untuk mengundurkan diri, Harsusanto mendorong agar melakukan kroscek ke internal PT PAL.

“Mungkin (soal itu) bisa ditanyakan langsung ke internal PT PAL ya. Saya agak lupa-lupa ingat pernah dengar ada sekretaris direksi yang berhenti. Terima kasih,” tuntas dia. (*)

 

Sumber: