Dewan Desak Pemkot Serius Atasi Stunting

Surabaya, memorandum.co.id -  Kalangan dewan mendesak Pemkot Surabaya memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang stunting. Ini agar kasus stunting di Surabaya yang mencapai 15 ribu balita bisa ditekan. Kendati angka tersebut mengalami penurunan dibanding 2018 yang mencapai 16 ribu balita. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menegaskan, jumlah balita stunting di Surabaya masih  besar. Karena itu, perlu dilakukan pendalaman dan pengkajian untuk mencari titik permasalahan kasus tersebut. "Data itu (15 ribu balita stunting, red) terus kita evaluasi. Kenapa angka stunting menjadi sangat tinggi? Karena itu, pada 2020 nanti ada program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semua dalam proses penurunan angka stunting di Kota Pahlawan ini," kata politisi perempuan PDI-P ini, Kamis (19/12). Khusnul menjelaskan, kasus stunting ditengarai salah satu faktor utamanya adalah kekurangan asupan gizi. Selain itu, juga masih kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai gizi kepada balita. "Untuk menekan stunting, puskesmas terdekat untuk rajin turun atau jemput bola ke warganya, terutama ke permukiman padat penduduk. Ini supaya program tersebut bisa berjalan efektif dan mengetahui data sebenarnya di masyarakat," jelas Khusnul. Soal Pemkot Surabaya yang akan membentuk satgas stunting dalam waktu dekat, menurut Khusnul kunci utama keberhasilan dalam penanganan stunting adalah komitmen bersama. Selain itu, pemkot  juga bisa melakukan penguatan kader yang sudah  terbentuk, seperti kader lansia, pos pembinaan terpadu (posbindu), pos pelayanan keluarga berencana-kesehatan terpadu (posyandu) yang tersebar di kampung-kampung dengan penambahan program stunting. "Tetapi kalau memang menjadi salah satu catatan yang harus diperkuat bahwa ini memang harus disegerakan dibentuk satgas stunting. Ini menjadi bagian untuk memperkuat tugas-tugas  kader yang sudah terbentuk di kampung-kampung.  Sebab, satgas kita ini sudah banyak jumlahnya sekitar 40 ribu lebih kader yang dibentuk pemkot," papar dia. Selain itu, untuk mendukung program pemkot juga diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kader-kader yang ada sekarang, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW. "Ini tentu menjadi sangat penting," imbuh Khusnul. Dia menambahkan,pemkot melalui dinkes sudah melakukan pendampingan kepada calon pengantin dengan melibatkan puskesmas. Setelah dirasakan cukup, calon pengantin mendapatkan sertifikat layak nikah. "Calon pengantin ini juga mendapat materi yang dibutuhkan ketika setelah menikah dan menjadi seorang ibu. Termasuk ibu yang hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya kepada dokter kandungan. Ini untuk memastikan tumbuh kembang janin," pungkas Khusnul. (alf/dhi)    

Sumber: