Belum Tuntaskan RKAS, SMA/SMK Terancam Tak Dapat Biaya Penunjang

SURABAYA -  Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Jatim wilayah Sidoarjo (Surabaya-Sidoarjo) Karyantho mengimbau,  kepada kepala SMA/SMK segera menyelesaikan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). "Pencairan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) bisa dimulai awal Agustus mendatang. Sayangnya, beberapa sekolah belum menyetorkan berkas RKAS," katanya, Rabu (31/7) Karyantho mengaku, sampai sekarang sekitar sudah lebih 50 persen sekolah merampungkan RKAS baik secara daring (online) maupun berbentuk dokumen cetak. "Kami meminta agar sisanya pada minggu pertama Agustus penyusunan atau pengajuan RKAS sudah tuntas," ucapnya. Karyantho menambahkan,  pihaknya akan menunggu pengajuan RKAS dalam bentuk fisik dalam Minggu ini. Sebab, saat ini sebagian masih dalam tahap pendampingan mekanisme pelaporan operasional sistem dan mekanisme pengelolaan dana. “RKAS ini satu paket dan harus dipahami bahwa tidak hanya sekedar menyusun saja. Namun harus memahami mekanisme yang ada di dalamnya,”terangnya. Sementara itu, Plt Kepala Disdik Jatim Hudiyono menuturkan, upaya pendampingan tentu akan dilakukan. Terlebih dalam operasional sistem daring. Bahkan, pengecekannya sudah dilakukan hingga berlapi-lapis. "Kami mengimbau agar sekolah segera menyerahkan bukti fisik. Pasalnya, bukti fisik tersebut akan diserahkan kepada BPKAD Jatim. Terkait pencairan dana BPOPP, Hudiyono menjelaskan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Anggaran tistas tersebut dihitung mulai Juli 2019 dan akan dicairkan pada awal Agustus. Selain BPOPP yang berupa SPP gratis, dana operasional seperti BOS juga tetap diberikan kepada sekolah. "Yang jelas dana ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta kegiatan evaluasi pembelajaran dan kegiatan literasi sekolah," pungkasnya.(why/udi)

Sumber: