Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Maidi-Bagus Panuntun Tertinggi se-Jatim

MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID – Kinerja kepala daerah se-Jawa Timur (Jatim) selama 100 hari kerja disurvei The Republic Institute. Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun tak luput dalam survei lembaga tersebut.

Berdasarkan survei, Maidi-F Bagus Panuntun menjadi kepala daerah yang memiliki kinerja serta pelayanan administrasi publik dan pelayanan kesehatan terbaik se-Jatim.

BACA JUGA: Maidi Ajak Pers Kenalkan Kota Madiun

Mini Kidi--

 ‘’Sepanjang 100 hari kerja, Kota Madiun kami bandingkan dengan kabupaten/kota lain. Hasilnya, kepuasan publik terhadap kinerja Maidi-F Bagus Panuntun cukup tinggi,’’ ungkap Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto, Selasa 27 Mei 2025.

Sufyanto menyampaikan, Maidi-F Bagus Panuntun unggul dalam dua kategori survei yang dilakukannya. Untuk survei kinerja, kepala daerah ini memperoleh kepuasan publik 84,3 persen atau tertinggi dibandingkan wali kota-wakil wali kota se-Jatim. Responden mengaku puas dengan kinerja Maidi-F Bagus Panuntun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai inovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kunjungi Kantor Lapangan Wali Kota Madiun, Kaesang Pangarep Ajak Maidi Jadi Guru Kepala Daerah

‘’Angka ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program-program prioritas, tapi juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Maidi-F Bagus Panuntun,’’ jelasnya.

Meski begitu, Sufyanto tak menampik adanya responden yang kurang puas dengan kinerja Maidi-F Bagus Panuntun dengan prosentase 9 persen. Responden merasa tidak puas karena harga kebutuhan pokok yang masih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Sedangkan sisanya 6,7 persen responden memilih menjawab tidak tahu dan tidak jawab. 

BACA JUGA:Pak Maidi Warning OPD Pemkot Madiun

Ternyata, setelah didalami hampir seluruh wilayah mengeluhkan hal yang sama. Yakni harga kebutuhan pokok. Persoalan ini, tambah Sufyanto, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Responden yang tidak puas karena harga kebutuhan pokok. Problem ini ternyata terjadi diseluruh wilayah. Setelah kita dalami, ini sebenarnya bukan bebannya pemerintah kabupaten-kota, itu yang harus menyelesaikan pemerintah pusat," terangnya.

‘’Tapi melihat kepuasannya sudah cukup tinggi atau sangat memuaskan,’’ ujarnya.

BACA JUGA:Komitmen Dukung Program Presiden, Maidi Siapkan 6 Dapur MBG di 100 Hari Kerja

Sumber: