Eri Cahyadi Kembali Pimpin APEKSI Periode 2025-2030, Visi Misi Entas Kemiskinan dan Stunting

Eri Cahyadi Kembali Pimpin APEKSI Periode 2025-2030, Visi Misi Entas Kemiskinan dan Stunting

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025-2030. -Oskario Udayana-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025-2030.  Pemilihan dilakukan pada Jumat 9 Mei 2025 dalam Sidang Rapat Pleno IV di Lantai IV Grand City, yang dihadiri oleh para wali kota dari seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Munas VII Apeksi, Kota Malang Komitmen Wujudkan Visi Indonesia Emas 

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa amanah sebagai Ketua APEKSI merupakan tanggung jawab yang berat. Dia mengajak seluruh wali kota untuk bersama-sama memajukan APEKSI.  


-- 

"Sebagai Ketua APEKSI itu berat. Maka dari itu saya mengajak semua wali kota menjadikan APEKSI ini lebih baik," ungkap Eri.

BACA JUGA:Sinergi Ekonomi Antardaerah, Koperasi Merah Putih Diteguhkan di Munas VII APEKSI 2025 

Seperti yang dikatakan Eri kepada teman-teman sesama wali kota bahwa wali kota berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sehingga apa jika ada permasalahan tidak hanya dibebankan kepada pengurus, tapi semuanya menjadi semua bagian. Dan disepakati bersama jadi nanti bila ada rekomendasi-rekomendasi dari korwil akan kami rapatkan. 

BACA JUGA:Polsek Gunung Anyar Kawal Ketat City Tour Peserta Munas VII APEKSI di Kebun Raya Mangrove 

Eri menekankan prinsip kesetaraan di antara para wali kota, menyatakan bahwa permasalahan tidak hanya menjadi beban pengurus, melainkan tanggung jawab bersama.  Rekomendasi dari setiap wilayah kerja (korwil) akan dibahas bersama dalam rapat.

BACA JUGA:Hadiri Gala Dinner Munas VII APEKSI 2025, Wali Kota Malang Sebut Jadi Momentum Perkuat Sinergi 

Lebih lanjut, Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi kota dengan visi dan misi Presiden. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  Sebagai contoh, beliau menyinggung target Indonesia bebas buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2029.

 BACA JUGA:Sinergi Data Pusat-Daerah Dibahas Intens di Forum Perencanaan APEKSI 2025

Untuk mendukung target tersebut, Eri Cahyadi mendorong upaya pengurangan sampah, salah satunya melalui pemilahan sampah dari rumah tangga.  Beliau menyampaikan apresiasi atas bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menyediakan alat dan pendanaan bagi kota-kota dengan volume sampah lebih dari 1.000 ton per hari.


Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Sidang Rapat Pleno IV Munas APEKSI VII Tahun 2025.-Oskario Udayana-

"Maka yang kita lakukan mulai hari ini bagaimana kita menentukan untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah memilah sampah dari rumah. Kemarin Menteri Lingkungan Hidup (LH) menyampaikan untuk kota yang 1.000 ton per hari maka akan diberikan alat dan menggunakan biaya dari kementerian. Ini alhamdulillah," ucap Eri.

BACA JUGA:Di Forum Komdigi Munas APEKSI 2025, Kemenkomdigi Ajak Perkuat Perlindungan Anak di Dunia Siber 

Terkait permasalahan kemiskinan dan stunting, Eri Cahyadi mengakui tantangan yang dihadapi oleh kota-kota besar sebagai pusat urbanisasi.  Perbedaan data kemiskinan dan stunting antara data Surabaya dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kendala dalam intervensi.  

BACA JUGA:Inovasi Anak Muda Surabaya di YCC Munas APEKSI 2025, Tawarkan Aplikasi Pintar dan Pilah Sampah dari Rumah

Oleh karena itu, Eri berharap adanya data by name by address untuk memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting, sejalan dengan target pemerintah pusat.

BACA JUGA:Munas APEKSI VII Disuguhi Pertunjukan Pesona Laser Air Mancur 

"Nanti kami akan diberikan data sesuai by name by adress, sehingga kami bisa melakukan intervensi terkait orang-orang yang masuk dalam kategori miskin, bayi-bayi atau anak-anak yang stunting. Sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden kami bisa menurunkan itu. Contoh stunting kalau tidak diberikan data by name by adress bagaimana kita bisa melakukan intervensi," tandas Eri. (rio)

Sumber: