Tulungagung Siapkan Hampir Rp1 M untuk 271 Koperasi Merah Putih, Siap Meluncur Juni 2025

Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung hearing Koperasi Merah Putih bersama DPRD.--
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten TULUNGAGUNG menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih.
Lewat APBD murni tahun ini, hampir Rp1 miliar digelontorkan untuk mendirikan 271 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Tulungagung.
BACA JUGA:Bahas Koperasi Merah Putih, DPRD Tulungagung Gelar Hearing Bareng Sejumlah Pihak
Mini Kidi--
“Anggaran ini kita siapkan untuk mendukung penuh proses pembentukan koperasi, dari administrasi ke notaris hingga pelaksanaan musdes dan muskel di kelurahan dan desa - desa,” terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto.
Rinciannya, papar Slamet, Rp 2,5 juta per desa dan kelurahan dialokasikan untuk urusan administrasi di notaris. Sementara sisanya digunakan untuk pelaksanaan musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel) yang difasilitasi langsung oleh pemkab.
“Dalam musdes dan muskel ini, maksimal 60 orang hadir. Terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh desa setempat. Anggaran kita untuk pengadaan snacknya,” tambahnya.
BACA JUGA:Warga Resah! Ini 10 Gangguan Kamtibmas Paling Mengusik di Tulungagung Versi Survei Polres
Selanjutnya dari forum musyawarah itu nantinya akan ditetapkan susunan pengurus Koperasi Merah Putih.
Menurut Slamet struktur pengurus minimal terdiri dari 5 orang. Yakni ketua, bendahara, sekretaris, wakil bidang kelembagaan, dan wakil bidang unit usaha.
“Kalau ingin diperluas sampai 9 orang juga boleh, tinggal ditambah wakil-wakil di bidang lainnya,” ujarnya.
BACA JUGA:Tak Ada Gaji Bagi Pengurus Koperasi Merah Putih, Kades Tulungagung Pesimis Program Ini Sukses
Tak hanya pengurus, dalam struktur organisasi koperasi juga akan ada 3 orang pengawas. Salah satunya adalah kepala desa, serta 2 pengawas lainnya yang ditunjuk dalam musyawarah tersebut.
Slamet menegaskan, semua proses ini ditargetkan rampung sebelum akhir Juni 2025.
Sumber: