Deni Wicaksono Apresiasi Langkah KPK Gelar Rakor Perkuat Komitmen Antikorupsi

Deni Wicaksono Apresiasi Langkah KPK Gelar Rakor Perkuat Komitmen Antikorupsi

DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi penguatan kepala daerah induk komitmen antikorupsi.--

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi penguatan kepala daerah induk komitmen antikorupsi.

Rakor dilaksanakan di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari enam provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono. 

BACA JUGA:KPK Beri Penghargaan Pemprov Jatim Komitmen Pencegahan Korupsi


Mini--

Wakil ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengapresiasi, langkah KPK dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah. 

"Rakor KPK sangat penting sebagai pedoman awal bagi kepala daerah yang baru dilantik," ujar Deni Wicaksono, Kamis, 20 Maret 2025.

Politisi PDI Perjuangan ini pun berharap forum seperti ini bisa dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi dan mereview komitmen kepala daerah dalam mencegah korupsi.

"Semoga kegiatan seperti itu bisa rutin dilaksanakan untuk evaluasi dan mereview komitmen dan pelaksanaan program di masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota," harap penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.

BACA JUGA:KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Fuad Amin dan Gusmin Tuarita ke Pemkot Surabaya

Dalam kegiatan yang berlangsung kemarin itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi. 

“Kepala daerah yang baru dilantik harus memiliki komitmen kuat untuk menghindari praktik korupsi dalam bentuk apa pun. KPK siap mendampingi dalam penguatan sistem pencegahan,” ujar Setyo Budiyanto.

Dalam kesempatan itu, KPK juga merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang mengukur tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Skor Indeks Integritas Nasional 2024 tercatat di angka 71,53 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,56 poin dari tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:Perkuat Koordinasi dengan Dinas CKPKP, Wabup Targetkan Gresik Tanpa Pemukiman Kumuh

Sumber: