Dinkes Tulungagung Paparkan Kebutuhan Biakes Maskin di Hadapan Wakil Rakyat

"Syaratnya ada SKTM, ada pengesahan dari Dinkes kemudian ada bukti rawat inap di rumah sakit. Namun kadang yang menjadi masalah adalah pasien tidak sejak awal mengabarkan kondisi keuangannya, sehingga perlu waktu untuk memproses berkas yang dibutuhkan," jelasnya.

Sedangkan program selanjutnya adalah Biakes yang bersumber dari APBD Pemkab Tulungagung. Di mana RSUD dr Iskak dan RSUD dr Karneni adalah dua rumah sakit yang mengampu program ini.

BACA JUGA:Dinkes Targetkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk 1 Juta Penduduk Tulungagung

Dalam pelaksanaannya, kedua rumah sakit tersebut memiliki tim verifikasi untuk memastikan siapa saja pasien yang berhak menikmati program ini, dan besaran keringanan biaya perawatan yang bisa diterimanya.

Kendati Pemkab Tulungagung telah menganggarkan untuk program Biakes, namun Direktur RSUD dr Iskak, dr Kasil Rohmat mengaku setiap tahunnya anggaran yang disediakan masih kurang. Karena realisasinya pelayanan masyarakat miskin melebihi anggaran yang disediakan.

"Misalnya tahun lalu anggaran sudah habis sebelum akhir tahun, dari BLUD nambahin Rp 8 milliar," ungkapnya.

BACA JUGA:Dinkes Tulungagung Evakuasi ODGJ Ibu dan Anak

Hal sama juga disampaikan oleh Direktur RSUD dr Karneni, dr Rio Ardona. Untuk menutupi kekurangan itu, pihaknya juga menggunakan anggaran dari BLUD rumah sakit.

Kondisi ini tak lepas dari rendahnya kepesertaan masyarakat Tulungagung pada program BPJS Kesehatan.

Sesuai data milik BPJS Kesehatan Tulungagung, hingga kini capaian kepesertaan masyarakat Tulungagung di angka 84.03 persen. Dari angka tersebut hanya 59,64 persen yang aktif membayar iuran. Sedangkan yang belum terdaftar dalam kepesertaan sebanyak 181.550 jiwa dari sekitar 1,6 juta penduduk Tulungagung.

BACA JUGA:Dinkes Tulungagung Gratiskan Cek Kesehatan untuk Warga yang Ulang Tahun

Menyikapi hasil rapat koordinasi, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Binti Luklukah mengaku pihaknya bisa memberikan jawaban ketika ada masyarakat yang tidak mampu dan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"Karena kita kan banyak masukan dari masyarakat miskin itu yang mengeluh kok begini pelaksanaan pelayanannya. Makanya kita harus cari tahu masalahnya dan mencari solusi," urainya.

Kini pihaknya tengah meminta BPJS Kesehatan untuk menghitung, kalau semua masyarakat dimasukkan dalam kepesertaan, kira-kira butuh biaya berapa. (fir/fai)

Sumber: