Reses, Anggota DPRD Jatim Dapil 11 Dicurhati Bansos Tak Tepat Sasaran

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Reses pertama tahun 2025 dimanfaatkan Abdullah Muhdi MH anggota DPRD Dapil 11 Nganjuk-Madiun menyapa warga di daerah pilihan (dapil).  Kali ini, kegiatan Reses digelar di Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk.

Pada kegiatan reses ini, warga mempertanyakan akses mendapatkan bantuan sosia. Karena memurut mereka, bantuan sosial sebagai bantalan untuk mendorong ekonomi warga kurang mampu masih tidak tepat sasaran.

BACA JUGA:Kawal Nelayan, DPRD Jatim: Cabut PSN di Laut Kenjeran!

Mini Kidi--

Disampaikan Abdullah Muhdi  bahwa bantuan sosial dikucurkan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan anggaran besar harus tepat sasaran. “Itu menjadi kewenangan dari Kemensos. Dimana kemensos mendata kembali sehingga bantuan sosial yang disampaikan benar benar tepat sasaran,” urainya.

Anggota dewan Jawa Timur ini, menyebutkan dengan pendataan kembali yang ia dengar, agar tidak terjadi dobel anggaran. Dimana bansos pemerintah pusat sudah menggucurkan hampir Rp 500 triliun. “Bulan kemarin kemensos bersama bapenas  “Bulan kemarin kemensos bersama bapenas menyelesaikan data tunggal, untuk memastikan masyarakat kurang mampu menerima bantuan sosial,” sebutnya.

BACA JUGA:Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Jatim, Polrestabes Surabaya Pastikan Tak Ada yang Diamankan

Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah terus bergulir. Meski begitu, masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku bahwa bansos PKH mereka belum keluar atau cair.

Data Terpadu Kesejahtetaan Sosial (DTKS) merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid. (day)

Sumber: