DPRD Desak Evaluasi Rangkap Jabatan di RSUD Eka Candrarini, Imam Syafi'i: Banyak Birokrat Kesehatan Kompeten

Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Surabaya ketika sidak RSUD Eka Candrarini. -Arif Alfiansyah-
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kota Surabaya meminta Wali Kota Eri Cahyadi untuk mengevaluasi rangkap jabatan Direktur Utama RSUD Eka Candrarini. Saat ini, posisi tersebut masih dijabat oleh drg Bisukma Kurniawati, yang juga menjabat Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
BACA JUGA:Tomcat Muncul di RSUD Eka Candrarini, Pemkot Surabaya Pastikan Layanan Tetap Berjalan
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, menilai bahwa rangkap jabatan ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan kesehatan.
--
"Idealnya, satu orang fokus pada satu jabatan agar pelayanan optimal," ujarnya.
Menurutnya, memimpin dua rumah sakit besar sekaligus dapat menambah beban kerja dan dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan bagi masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kota Surabaya meminta agar jabatan Direktur Utama RSUD Eka Candrarini segera diisi pejabat yang definitif. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan di RSUD Eka Candrarini dapat berjalan lebih optimal dan tidak terganggu oleh rangkap jabatan
“Lebih baik jabatan Dirut RSUD Eka Candrarini segera didefinitifkan, jangan sampai rangkap jabatan sepert ini berlarut-larut. Beban tanggung jawabnya besar, dan ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan anggaran daerah,” ujar Imam.
Oleh karena itu, Komisi D DPRD Surabaya mendesak Wali Kota Eri Cahyadi untuk segera melakukan evaluasi terhadap rangkap jabatan Direktur Utama RSUD Eka Candrarini.
Selain itu, Imam juga menekankan pentingnya kepastian kepemimpinan dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA:RSUD Eka Candrarini Surabaya Resmi Beroperasi, Layani Ibu dan Anak hingga Bayi Tabung
Ia mengungkapkan bahwa target PAD RSUD Eka Candrarini yang semula Rp 105 miliar telah diturunkan menjadi Rp 46 miliar.
Namun, dengan status kepemimpinan yang belum jelas di RSUD Eka Candrarini dapat menghambat pencapaian target PAD yang telah direvisi.
Sumber: