16 Sapi Dilaporkan Mati, DPRD Pasuruan Desak Dinas Peternakan Lebih Serius Tangani PMK

PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Kabupaten Pasuruan mendesak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayahnya. 

BACA JUGA:Antisipasi Serangan PMK di Pasuruan, Vaksin yang Ditunggu Belum Tiba

Hal ini sebagai kelanjutan dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Senin 6 Januari 2025. Para wakil rakyat menyoroti lambatnya penanganan kasus PMK ini.

Berdasarkan data terbaru yang disampaikan dinas terkait, jumlah kasus PMK di Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan. Pada awal Januari 2025 tercatat ada 99 kasus. Dan kini jumlahnya melonjak mencapai 134 kasus. Dengan 16 ekor ternak dilaporkan mati.

BACA JUGA:Dinas Keswan Kabupaten Pasuruan Temukan Hewan Terjangkit Penyakit

"Kenaikan kasus PMK ini sangat memprihatinkan. Kami berharap Dinas Peternakan dan Keswan segera mengambil tindakan nyata di lapangan," tegas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardhana.

Wardhana juga menyoroti lambatnya pendistribusian vaksin PMK dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterlambatan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus. 

"Kami mendesak Dinas Peternakan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera mendapatkan pasokan vaksin," koarnya.

Sebagai langkah sementara, Dinas Peternakan akan melakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian vitamin pada ternak untuk mencegah meluasnya penyebaran PMK. Selain itu, DPRD juga mengusulkan pembatasan pergerakan ternak, baik antar daerah maupun antar kecamatan.

"Kami juga meminta Dinas Peternakan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada para peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ternak," tambah Wardana.

Meskipun kasus PMK terus meningkat, DPRD Kabupaten Pasuruan belum menyatakan adanya kejadian luar biasa (KLB). Namun, mereka tetap meminta Dinas Peternakan untuk terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ainur Alfia mengakui jika pihaknya saat ini tengah berupaya maksimal untuk mengatasi masalah PMK. Namun, keterbatasan anggaran dan ketersediaan vaksin menjadi kendala utama. 

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh kepada kami dalam mengatasi masalah ini," kilahnya. (hm/mh)

Sumber: