Peneliti Food Estate Siap Berikan Pemikiran ke Presiden

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID- Fakultas Hukum Universitas  Brawijaya (FH UB) bersama penelitian Food Estate menyoroti pelaksanaan program pemerintah tentang pelaksanaan Food Estate. Mereka mengaku, mempunyai pemikiran dan gagasan dari sudut pandang para akademisi.

BACA JUGA:UB Naik Peringkat ke 172 Rangking Asia University Rankings 2025

Hal itu disampaikan saat pelaksanaan Forum Discussion Group (FGD), dengan tema, Rekontruksi Politik Hukum Tata Kelola Program Food Estate Berbasis Masyarakat Tani dan Berkelanjutan Ekologi.

"Kami dari akademisi, tentu mempunyai pemikiran tentang pelaksanaan food estate. Terkait tata kelola, berdasarkan penelitian dan research. Intinya, perlu diserahkan kepada ahlinya. Untuk pertanian, tentu para petani lebih memahami. Dikomunikasikan keperluannya. Termasuk keberlanjutan ekologinya," ujarnya.

BACA JUGA:FTP UB Himpun Alumni Praktisi untuk Mengajar serta Dosen Mengabdi di Kampus Malang

Kata dia, sebagai lembaga yang menaungi, tentu di bagian kementerian pertanian. Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas). Karena itu, jika ditangani oleh ahlinya, maka tingkat kegagalan akan semakin kecil. Dengan teknis berbasis kepada masyarakat tani, yang lebih berpengalaman.

Untuk itu, pemikiran pemikiran para peneliti, termasuk yang dihasilkan di FGD, ingin sekali disampaikan ke pemerintah pusat. Perlunya, tetap mendengarkan suara dan gagasan dari para komunitas lain.

"Kami berharap, pak Presiden membuka ruang diskusi. Sebagai akademisi, kami bisa memberikan pemikiran. Kami bisa membuat tulisan, termasuk hasil pemikiran yang ingin sekali bisa tersampaikan ke Presiden," lanjutnya.

BACA JUGA:UB dan Bapanas Kampanyekan Gerakan Konsumsi Pangan Lokal

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa FGD bisa berkelanjutan. Mengikuti dan seiring dengan percepatan perubahan itu sendiri. 

Dalam FGD kali ini, mengajak juga pembicara di wilayah Kalimantan Tengah. Pasalnya, di wilayah tersebut, menjadi salah satu lokasi progam Food Estate. (edr)

Sumber: