Bawaslu dan Pemkab Tulungagung Ajak Kades dan Perangkat Desa Netral di Pilkada 2024

Arman menyebut, kalaupun nantinya ada pihak yang tidak puas atas kekalahannya, bisa memanfaatkan jalur pengaduan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan aturan perundang - undangan yang ada.

"Bahwa pasti dalam kontestasi ada yang kalah dan yang menang. Nah tetapi ada saluran yang disediakan bagi yang keberatan melalui MK. Itu cara yang beradab. Kalau tidak ada gugatan Alhamdulillah. Kalaupun ada itu tetap boleh. Namun kita sadari kalau perbedaan itu memutuskan perbedaan pendapat," ungkapnya.

BACA JUGA:Pastikan Keamanan dan Kesiapan Pilkada 2024, Kapolres Tulungagung Cek Gudang Logistik KPU

BACA JUGA:Cooling System Pilkada 2024, Kapolres Tulungagung Gandeng Tokoh Agama

Sementara Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno menyampaikan, setiap daerah pasti menginginkan pelaksanaan pilkada yang aman, damai, nyaman dan sukses.

"Setiap daerah pasti ingin pilkada berjalan dengan baik, ada indikator yang harus kita perhatikan, baik provinsi kabupaten dan kota. Yang pertama semua maunya aman, damai dan nyaman buat masyarakat. Tidak ada daerah yang ingin sebaliknya. Artinya kepentingan kita sama," ucapnya.

Kemudian untuk memastikan netralitas pejabat daerah termasuk ASN, kades dan perangkat desa, itu sudah disampaikan melalui bermacam sosialisasi. Baik lewat surat edaran maupun melalui berbagai kesempatan. Bahkan ancaman hukuman pidana maupun denda juga telah disampaikan.

"Banyak peraturan dan kita meminta kepada semua kepala OPD dan kita buat pakta integritas, semua kabag, kadin dan tanda tangan untuk menunjukkan komitmennya," jelas Heru.

BACA JUGA:Cegah Golput, KPU Tulungagung Gandeng PWI Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

Masih menurut Pj Bupati Heru, hal lain yang harus mendapatkan perhatian sebagian tolok ukur suksesnya pilkada adalah jumlah partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, jumlah pengguna hak pilih di Kabupaten Tulungagung sebanyak 82 persen. Oleh sebab itu pihaknya berharap capaian angka yang sama pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini.

"Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Saat pileg pilpres 82 persen itu bagus. Artinya yang dihasilkan presiden dan legislatif menunjukkan keterwakilan kita. Pilkada 2024 ini kami maunya 80 persen juga, berarti pimpinan terpilih sangat didukung oleh masyarakat semua. Ini penting karena kewajiban semua, nanti warga didorong, syukur - syukur di TPS ada yang dibuat menarik, sehingga banyak pemilih yang datang," ungkapnya. (fir/fai)

Sumber: