Menteri AHY Ungkap Peranan Reforma Agraria Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030
Menteri AHY menyampaikan paparan --
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
BACA JUGA:Beri Kuliah Umum di UNPAD, Menteri AHY Ungkap Capaian Peningkatan Sertipikat Tanah Elektronik
Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia, hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.
Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action). Yaitu dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon.
"Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas Menteri AHY.
Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan.
"Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah mereka guna menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY.
Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara. Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Unair, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana Unair, Badri Munir Sukoco.
Mendampingi Menteri AHY ada Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
Sumber:
- Share:
