Dihuni Warga Mampu, DPRD Minta Pemkot Surabaya Tegas Tertibkan Penghuni Rusun

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Antrean panjang warga kurang mampu yang mendambakan hunian rumah susun (rusun) dari Pemkot Surabaya menjadi ironi. 

BACA JUGA:Ironi di Rusun Surabaya, Antrean Mengular, Penghuni Mampu Enggan Berpindah

Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak penghuni rusun justru berasal dari kalangan ekonomi yang mapan, bahkan beberapa di antaranya memiliki mobil pribadi. 

Mini Kidi--

Kondisi ini jelas melanggar peraturan yang menetapkan bahwa rusun diperuntukkan bagi warga dengan kondisi ekonomi lemah.

BACA JUGA:Banyak Penghuni Rusunawa Ilegal, Dewan: Pemkot Surabaya Tidak Lakukan Pengawasan Ketat

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ini. Menurutnya, fenomena ini menjadi potret nyata dari timpangnya kebutuhan dan realita di lapangan. 

Di satu sisi, puluhan ribu keluarga berpenghasilan rendah berjuang dalam antrean panjang demi mendapatkan atap yang layak. Di sisi lain, mereka yang tak lagi berhak diduga masih menikmati fasilitas bersubsidi.

BACA JUGA:Kebutuhan Hunian di Surabaya Meningkat, Pengamat: Penghuni Rusunawa Harus Tepat Sasaran

"Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan keadilan sosial di Surabaya?," ujar Buchori kepada memorandum.co.id. 

Ia menilai Pemkot Surabaya melakukan pembiaran dan lemah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Tertibkan Penghuni Rusunawa, Beri Kesempatan Warga Kota yang Antre Butuhkan Tempat Tinggal

"Karena ada pembiaran tadi. Masyarakat itu tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Dari dulu, kalau mereka sudah tidak tergolong keluarga miskin atau gamis, seharusnya keluar dari situ (rusun). Tapi sejauh ini, pengawasannya seperti apa?" ujar Buchori. 

Buchori mencontohkan keberadaan kendaraan roda empat yang terparkir di area rusun kawasan Tanah Merah dan Jalan Randu sebagai indikasi bahwa sejumlah penghuni telah memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. 

Sumber: