Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ngajak Ngopi Bareng LSM

Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

BACA JUGA:Mantan Aktivis Jabat Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Malang

"DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitulah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, " ujar Adeng.

Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan. Lebih jauh, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

"Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan, saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta. Dimana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya, untuk suatu keadaan yang lebih baik. DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif," ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

BACA JUGA:Khawatir Kader Pindah Partai, DPP PDIP Lakukan Pemantapan

Abdul Qodir menegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik, dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker merupakan salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena DPRD tidak bisa berbuat apa-apa. Beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda, yang menginginkan wakil rakyat kabupaten malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan.(kid)

Sumber: