Merawat Kebangsaan, Menjaga NKRI di Tengah Badai Disintegrasi

Pasca-aksi massa akhir Agustus 2025 meninggalkan sisa kelam, karena dalam aksi disusupi insiden pengerusakan, vandalisme, bahkan aksi pembakaran fasilitas umum dilakukan mereka yang tidak bertanggungjawab. Atas nama kemarahan rakyat.

Kejadian ini, tidak saja berlangsung di sejumlah kota di tanah air. Namun pembakaran juga terjadi di Gedung Negara Grahadi (GNG). Kerugian di gedung simbol negara GNG mencapai Rp9 miliar. Belum fasilitas umum lainnya yang ikut di rusak di dalam Kota Surabaya. Bahkan Markas Polisi (Mapolsek) Tegalsari ikut jadi korban dibakar massa tak bertanggungjawab. Sekali lagi pelaku kerusuhan mengatasnamakan kemarahan rakyat. Dimana tidak semua rakyat sepakat dengan tindakan anarkisme dalam menjalankan protes dari suatu kebijakan.

BACA JUGA:Larangan Rekaman: Perlindungan Hak Siar atau Pembatasan Suporter?

Mini Kidi--

Kegaduhan politik ini tidak lain butuh banyak evaluasi dengan duduk bersama mencari solusi. Salah satunya memperbaiki peran serta kepercayaan aparatur negara dengan rakyat. Merengannya jurang komunikasi yang disebabkan gaya hidup melalui flexing para elit menjadi pemicu lunturnya kepercayaan rakyat.

Disisi lain, beban pajak negara terhadap rakyat terus dinaikkan. Sementara fasilitas yang didapat rakyat, tidak sebanding dengan rasa penderitaan rakyat yang mulai resah akan keadilan, resah akan lapangan pekerjaan, resah akan ancaman Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK). Dimana semua itu menjadi tanggungjawab penguasa. Sebagaimana janji politik saat mereka kampanye.

Mencacat cita-cita Founding father yang mengamanatkan demokrasi Pancasila, dimana  selalu mengutamakan musyawarah, bukan mengutamakan kuasa dan keserakahan. 

BACA JUGA:Suro Boyo vs Ayam Jago

Para pendiri NKRI juga berupaya  menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera, serta untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

Nilai prinsip-prinsip seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat seakan luntur. Karena disparitas ekonomi, disoaritas sosial, disparitas budaya, semakin melebar. Setelah semua rakyat dipertontonkan  sajian media sosial (medsos) yang terkadang menabrak rasa empati.

Disisi lain, pamer kemewahan atau flexing sejumlah para pejabat dan koleganya di media sosial, menjadi beban yang bisa melukai hati nurani rakyat.  

BACA JUGA:Komunikasi Publik Jangan Terjebak Jadi Propaganda

Sebab potret realita ke wilayah publik tanpa ada filter. Akan mendapat komentar masyarakat beragam. Memang ada dua sisi mata uang, yang bisa bermanfaat dari kemajuan teknologi. Namun ada sisi negatif yang harusnya tidak bisa dipandang enteng. Kita harus kampanyekan bijak ber-media sosial. Karena menghadapi perkembangan teknologi yang begitu masif, diperlukan etika moral yang sangat kuat. 

Ingat dalam Demokrasi Pancasila, kekuasaan negara dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Sistem ini juga menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Sumber: