Surabaya, Memorandum - Wacana pemberian dana operasional untuk RT/RW pada tahun 2024 disoal DPRD Surabaya. Rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan memberikan dana per RW Rp300 ribu dan per RT Rp200 ribu itu perlu ditinjau kembali dengan mengukur kekuatan belanja.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan bahwa anggaran Pemkot Surabaya terbatas sedangkan belanja operasional tinggi. Di sisi lain, target pendapatan banyak yang tak tercapai. Bahkan saat ini seluruh dinas di lingkungan pemkot tengah melakukan rasionalisasi anggaran.
"Kita setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset," kata Imam Syafi'i, Jumat (8/9).
Imam mengatakan, belanja operasional pemkot terbilang tinggi. Misalnya untuk memberikan gaji kepada ASN, outsourching, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja mencapai hampir Rp8 triliun.
Bila nanti pada 2024 ditambahkan pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW, maka akan sangat menguras dan membebani APBD pemkot.
"Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada," beber politisi senior NasDem ini.
Oleh sebab itu, Imam meminta wacana pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. Dia khawatir pemkot akan semakin terbebani. Sementara para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
"Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php," tandasnya.
Pihaknya justru mendorong pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.
"Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW," tuntas Imam.
Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacanakan adanya anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024. Anggaran operasional tersebut diharapkannya dapat mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di balai RW.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat meresmikan Balai RW III, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, pada Rabu (6/9/2023) malam.
"Kalau selama ini RT-RW ada honor insentifnya, maka tahun 2024 masukkan buat operasionalnya. Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik, air, dan sebagainya," ujar Eri.
Tak hanya itu, fasilitas pendukung untuk balai RW juga tak luput menjadi concern pemikiran Wali Kota Eri. Wacana tersebut tentu dengan tetap memperhatikan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Surabaya.
"Karena saya ingin RW itu bergeraknya luar biasa. Tapi yang pasti operasionalnya untuk RT-RW harus dipikirkan," tutur Cak Eri, sapaan lekatnya.(bin/ziz)