Jadi Pusat Layanan Publik, Pemkot Kebut Perbaikan Balai RW se-Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id - Setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan semua balai RW diperbaiki, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung bergerak cepat memperbaiki balai RW yang harus diperbaiki. Sebab, ke depan balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara jajaran Pemkot bersama warga. “Jadi, setelah ada perintah dari Pak Wali, kami bersama beberapa dinas dan kecamatan langsung bergerak cepat, kami data dan petakan, lalu perbaiki balai RW supaya menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati di ruang kerjanya, Kamis (8/6/2023). Menurutnya, saat ini di Kota Surabaya ada 1.360 RW. Setelah di data, ada sebanyak 1.182 balai RW yang harus diintervensi oleh Pemkot Surabaya dan sisanya kondisinya sudah baik. Adapun bentuk intervensinya bermacam-macam tergantung kondisi di lapangan. Febri juga menjelaskan bahwa intervensi atau perbaikan balai RW itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dan juga pihak kecamatan setempat. Saat ini, mereka terus mengebut perbaikan balai RW itu secara komprehensif supaya segera bisa berfungsi dengan baik. “Jadi, PD dan camat terus melakukan percepatan untuk perbaikan itu,” tegasnya. Ke depan, balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan akan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara warga dengan jajaran pemkot seperti yang diinginkan Wali Kota Eri. Apalagi, saat ini Wali Kota Eri juga meminta sejumlah dinas untuk turun langsung ke setiap balai RW untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. “Makanya perbaikan balai RW ini terus kita kebut secara komprehensif,” katanya. Sebelumnya, Wali Kota Eri juga sudah meminta para lurah untuk memaksimalkan balai RW sebagai tempat untuk rembuk bersama dan melayani warga. “Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas kemiskinan ini biar turun menjadi berapa, stuntingnya berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,” kata Wali Kota Eri. Bahkan, ia juga menegaskan bahwa tugas petugas pendamping RW bukan hanya bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi bersama warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk di wilayahnya. “Saya inginnya penanggung jawab di balai RW ini itu, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makannya saya kan sudah bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduknya saja yang berjalan tapi yang lainnya juga harus jalan,” tegasnya. Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan saja yang turun di balai RW, akan tetapi juga petugas puskesmas, dinas, dan jajaran lainnya juga ikut turun ke balai RW. “Orang Dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari Dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Makanya mereka ini harus turun, bukan hanya di kantor saja,” pungkasnya.(rid/ziz)