Pengamat: Rebutan Jabatan RT/RW Ditengarai karena Politik

Surabaya, memorandum.co.id - Fenomena pemilihan ketua RT, RW, dan LPMK belakangan sering terjadi kekisruhan. Bahkan, tak jarang memecah belah kerukunan antarwarga yang selama ini sudah terjalin. Menurut Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam, salah satu pemicu perebuatan ketua RT, RW, dan LPMK karena faktor politik. “Ya menurut saya bisa dihubung-hubungkan kan ke situ (politik, red). Apalagi, menyimak pengalaman kontes pemilu sebelumnya, banyak juga yang mendekati untuk kepentingan kontestasi politik mendapat voters atau pemilih,” kata Surokim. Selain itu, lanjut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo ini, meningkatnya dana untuk RT/RW juga bisa jadi salah satu  triger atau memicu ramainya pemilihan ini. Tentu motif itu akhirnya campur baur menjadi satu dan kian kompleks. “Dulu banyak yang menolak. Lha sekarang pada berebut. Tentu motif ini harus diwaspadai. Ada kaitannya dengan motif ekonomi politik,” jelas dia. Namun kembali ditegaskan pria kelahiran Lamongan ini, situasi ini menurutnya akan menjadi pelik berkaitan dengan netralitas dalam politik. Jika motif ekonomi publik terlampau mengemuka dan mengalahkan visi integritas jabatan publik, maka jabatan-jabatan termasuk di level lokal seperti RT/RW akan menjadi sumber masalah baru. “Apalagi jika pengawasan terhadap jabatan itu lemah. Maka potensi netralitas itu bisa menjadi lemah. Harapan ada pada level regulasi terkait jabatan itu diperjelas dan diperbaiki. Belum mapan maka situasi ya diperjelas kembali aturan mengenai jabatan RT/RW, khususnya terkait dengan netralitas dalam politik,” imbuh dia. Sehingga lanjut Surokim, ada rambu rambu sebagai pijakan yang lebih jelas. Dengan, demikian jabatan itu bisa steril dari ramainya interplay kontestasi politik. (alf/dhi)