Bojonegoro, memorandum.co.id - Pemkab Bojonegoro menggelar Deklarasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten yang dijuluki Kota Migas ini bersama 25 desa, Senin (15/11/2021), di Pendopo Malowopati. Hadir dalam acara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Kepala DPRD Imam Sholikin, Kepala Bakorwil Agung Subagyo, Kepala BPS Bojonegoro, Sekretaris Daerah Nurul Azizah beserta jajaran, Kepala OPD Camat se Bojonegoro dan 25 kepala desa penerima penanganan Deklarasi ini adalah bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem sesuai intruksi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnandaka Tjatur P melaporkan, Pemkab Bojonegoro berfokus pada data BPS, DTKS Desil 1 dan SDGs sebagai acuan penanganan kepada desa. Kusnandaka menjelaskan, pertama dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah dengan verifikasi dan intervensi data, yang selanjutnya diberikan kepada Camat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait. “Mengingat dari sekian data yang diterima tidak ada persamaan, maka pemadanan data oleh Dispenduk (Dispendukcapil) akan kita serahkan ke kecamatan dan pemerintah desa untuk diberikan program penanganan. Maka, tekat dan komitmen bersama perlu kita bangun, peningkatan akselerasi dan sinergitas dari tingkat pemerintah desa hingga daerah," bebernya. Buapti Bojonegoro,Anna Mu’awanah meminta seluruh pihak, khususnya 25 desa yang diberikan intervensi agar membangun sinergi dan komitmen bersama dalam mensukseskan pengentasan kemiskinan ekstrem. Mengingat, Bojonegoro ditunjuk langsung oleh Wapres RI sebagai role model (pengentasan kemiskinan ekatrim) bersama 4 kabupaten lain di Jawa Timur. "Dan saat ini kita sedang fokuskan untuk memaksimalkan program Pemkab Bojonegoro dalam mensejahterakan masyarakat melalui sektor kesehatan dan fasilitas bagi warga seperti RTLH yang diberikan intervensi dengan Program ALADIN dan lain-lain. Kita optimis tahun 2021, penanganan kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan," tegasnya. (top/har)
Kategori :