Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jatim Lampaui Rerata Nasional

Surabaya, Memorandum.co.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rarata nasional yang mencapai 5,52. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. “Capaian ini merupakan prestasi membanggakan, mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi. Di Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, di mana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56. Khofifah mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan. Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator. "Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaimana program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur ,” imbuhnya. Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target. Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.(day)