Jember, Memorandum.co.id - Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Analis Kesehatan Jember mengalami tindakan pahit lantaran gedung sekolah mereka disegel sebagi imbas konflik keluarga. Tindakan penyegelan tempat belajar mengajar tersebut dilakukan oleh pemilik lahan. Dampak dari penyegelan oleh pemilik lahan itu membuat proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang semula rencana akan dimulai 23 Agustus 2021 gagal dilaksanakan. Padahal sejumlah lembaga sekolah tingkat SMA sederajat di Kabupaten Jember saat ini telah kembali menggelar proses pembelajaran di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat Covid-19. Para guru terpaksa menumpang di salah satu rumah warga untuk dijadikan kantor sementara agar aktifitas pembelajaran secara daring bagi siswa tetap dapat berjalan. Siswa SMK Analis Kesehatan Jember, Zenita Regina Mulya mengaku saat ini dirinya bersama ratusan siswa lain tidak dapat mengikuti proses pembelajaran tatap muka, padahal seharusnya saat ini ia sudah harus mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) maupun praktek-praktek lainnya yang membutuhkan fasilitas sarana penunjang di sekolah. "Sampai hari ini saya dan siswa lainnya hanya mengikuti pembelajaran secara daring saja, padahal sudah banyak sekolah di Hember yang mulai PTM, waktu saya datang ke sekolah ternyata gerbang sekolah digembok dan tidak diijinkan masuk sama penjaganya," keluhnya, Jum'at (27/8/2021). Penyegelan gedung sekolah itu turut memicu keresahan dari para wali murid, mereka mengaku khawatir atas nasib kelanjutan pendidikan siswa karena gedung sekolah disegel. Oleh sebab itu, mereka meminta agar gedung sekolah dapat kembali segera dibuka untuk proses belajar mengajar. "Kasihan anak saya setiap hari tidur terus di rumah tidak bisa belajar secara normal, padahal sudah banyak teman-temannya yang saat ini bisa kembali ke sekolah, apalagi PTM sudah bisa dimulai saat ini, tapi ini malah disegel sekolahnya," keluh Marsini, salah satu wali murid. Gedung SMK Analis Kesehatan berlokasi di jalan Kacapiring NO 32, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Aset bangunan merupakan bantuan dari Pemerintah melalui anggaran yang dikelola oleh pengurus yayasan Bhakti Negara. Sedangkan lahan seluas 6.000 m2 yang ditempati merupakan tanah pribadi yang semula telah dihibahkan pemilik kepada pihak yayasan. Sementara, Cahaya Ramadhani, pembina Yayasan Bhakti Negara Jember menjabarkan kronologi sebagai berikut, Tanggal 22 Mei 2007 Turunnya SK Bupati Jember terkait persetujuan pendirian lembaga pendidikan SMK Analis Kesehatan Bhakti Negara Jember yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Jember Internasional School di mana saat itu Dr. H. M. Hadi Purnomo, M.Pd merupakan pendiri sekaligus Pembina Yayasan Jember Internasional School. Tanggal 26 Mei 2011, SMK Analis Kesehatan Bhakti Negara Jember dihibahkan oleh Dr. H. M. Hadi Purnomo, M.Pd kepada Dwi Harpin Soediarni, SH (istrinya) karena perceraian. Pada 1 Juni 2011 terjadi perjanjian sewa menyewa gedung (lantai 2 rumah H. Buari yang merupakan kakek). Setelah SMK Analis Kesehatan Bhakti Negara Jember pindah lokasi dari tempat sebelumnya ke Jl. Kaca Piring 23 Kel. Gebang, Kec. Patrang terjadi pengelolaan SMK secara sepihak oleh Yayasan Al-Azhar Gebang Tengah Jember tanpa alih kelola dan serah terima secara legal dari Yayasan Pendidikan Jember (Internasional School Jember). Sekolah pun telah berganti nama menjadi SMK Analis Kesehatan Jember dengan alasan, Dwi Harpin menderita sakit syaraf selama bertahun-tahun. Sekitar tahun 2018-2019 dengan terkumpulnya uang yang bersumber dari siswa dan bantuan pemerintah maka dibangunlah gedung sekolah di atas tanah Harydho Kurniawan yang berlokasi di belakang rumah milik H. Buari. "Semestinya sekolah didirikan di atas tanah milik Ibu Dwi Harpin Soediarni yang berlokasi di belakang tanah Harydho Kurniawan, bukan di atas tanah Harydho Kurniawan," beber Cahaya Ramadhani. Di tempat terpisah, Mahrus Syamsul, Kacabdin Jatim di Jember mengatakan, apa yang terjadi di Yayasan Bhakti Negara Jember merupakan masalah intern untuk diselesaikan dengan kekeluargaan. "Itu sama-sama saudara, karena masih saudara dan lama sudah tidak dibicarakan ke kantor Cabang dinas saya pikir selesai masalahnya," beber Mahrus. Mediasi sempat dilakukan di Kantor Cabang Dinas namun belum ada titik temu. "Saya berharap untuk lekas berdami sehingga bisa jalan tidak ada yang dirugikan, sebab pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama," bebernya. Sementara keluarga pemilik lahan atas nama Haryadho Kurniawan saat dikonfirmasi wartawan Memorandum melalui telepon selulernya mengaku sudah menunjuk seorang pengacara. (edy)
Kategori :