Terima 10 Tuntutan Mahasiswa, DPRD Jatim Dorong Dialog dengan Pemerintah Pusat

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pascamenerima 10 tuntutan dari aksi BEM SI dan BEM NUS, anggota DPRD Jawa Timur, Fuad Bernardi, menyampaikan siap mengawal dialog dengan pemerintah pusat.

Karena tuntutan yang disampaikan ratusan massa mahasiswa ini, menjadi kewenangan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Ricuh, Aksi Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Jatim Dibubarkan Water Cannon

Mini Kidi--

Sepuluh tuntutan tersebut terkait kebijakan efisiensi pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Tuntutan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari peninjauan ulang efisiensi beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), hingga peningkatan kesejahteraan dosen melalui penyesuaian tunjangan kinerja. 

Evaluasi ulang program Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

“Mayoritas poin tuntutan tersebut sebenarnya diarahkan kepada pemerintah pusat,” jelas Fuad Bernardi.  

BACA JUGA:BEM Demo DPRD Jatim, Tuntut Revisi Kebijakan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Meskipun demikian, lanjut politisi PDIP Jawa Timur ini, bahwa DPRD Jatim tetap merespons serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. 

"Ketua DPRD Jatim telah menandatangani surat penerimaan tuntutan tersebut, dan humas DPRD Jatim akan mempublikasikannya di media sosial serta mengirimkan surat resmi kepada DPR RI," ujar Bernardi.  

Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan tuntutan mahasiswa tersebut sampai ke telinga pemerintah pusat dan mendapatkan perhatian yang layak.

BACA JUGA:DPRD Jatim Gelar Paripurna Pengusulan Pelantikan Khofifah-Emil usai Terima Surat Penetapan dari KPU

Anggota DPRD Jatim ini juga meluruskan kesalahpahaman terkait efisiensi anggaran.  Beredar kabar bahwa beberapa lembaga superbody seperti KPK, TNI-Polri, dan Kemenhan, terbebas dari efisiensi anggaran. "Itu tidak benar," tegas Bernardi. 

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru, Polri sendiri mengalami pemotongan anggaran sebesar 20,5 triliun rupiah, sementara TNI dan Kemenhan mengalami pemotongan sekitar 26 triliun rupiah. DPR RI pun turut terkena dampak efisiensi anggaran. 

Sumber: