Pendidikan Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran Sekolah di Surabaya

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara dalam Workshop Insersi Pendidikan Antikorupsi dan Sosialisasi Aplikasi Jaga di gedung Siola, Sabtu 913/7). Di hadapan guru dan kepala sekolah jenjang TK, SD/MI, dan SMP/MTs, Risma meminta para guru atau kepala sekolah untuk tidak malu ketika siswa meraih nilai jelek saat ujian. Yang terpenting, lanjut dia, didik anak dengan kebiasaan jujur, kerja keras serta daya juang tinggi dalam memperoleh nilai. “Kalau suka mencontoh atau menyontek, itu namanya cari jalan pintas. Anak ini tidak akan survive di masa mendatang,” tuturnya. Oleh karena itu, ia juga berencana akan membuat kisi-kisi untuk membuat mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi. Meskipun demikian, setiap hari pelajaran tentang antikorupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan. “Nanti saya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya akan membuat peraturan wali kota (Perwali) pendidikan antikorupsi,” tegasnya. Menurut Wali kota Risma, kurikulum antikorupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Bagi dia, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak mencontek dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. “Pelajaran itu untuk perilaku bukan dihafalkan, jadi untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari,” jelasnya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, apalagi nantinya akan membentuk sebuah karakter postif ketika mereka dewasa nanti. Bahkan, ia memastikan bahwa jika pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, maka ke depannya mereka akan terbiasa untuk berbuat jujur serta membentuk sikap positif bagi generasi Indonesia yang akan datang. “Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit untuk berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kurikulum antikorupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya. “Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari,” kata Saut yang hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan itu, Saut juga berpesan kepada peserta workshop yang merupakan guru dan kepala sekolah itu untuk menanamkan 9 nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK. “Tanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran,” ungkapnya. Kondisi sekarang ini, lanjut Saut, anak-anak sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran. “Tanamkan nilai-nilai integritas. Pengayaan bisa melalui kearifan lokal,” katanya. Saut menuturkan, jangan sampai anak-anak ini yang bersekolah di tempat bagus, kemudian memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, malah terjerumus. “Banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi,” tandasnya. Selain itu, Saut juga sempat memuji Wali Kota Risma yang dinilai sosok kepala daerah yang dapat menginspirasi Indonesia. Makanya, seringkali dia meminta kepada kepala daerah lainnya di Indonesia ini untuk belajar kepada Wali Kota Risma di Surabaya. “Ibu (Risma) ini menginspirasi Indonesia. Makanya kami sudah minta beberapa kepala daerah untuk belajar kepada Ibu,” kata Saut. Meskipun pada akhirnya, ada beberapa daerah yang sudah belajar ke Surabaya, kerjanya tetap saja melambat, dan itu tidak masalah. Sebab, ada beberapa daerah pula yang setelah belajar ke Surabaya, banyak perubahan yang dilakukan. “Mungkin Bu Risma sudah tahu itu dan paham itu,” pungkasnya. (udi/tyo)