Pakar Kebijakan Publik: Birokrasi Adaptif Kunci Efektivitas Kebijakan

Surabaya, memorandum.co.id - Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengkritik birokrasi di Indonesia terkesan represif dan ketinggalan zaman. "Sekarang zamannya birokrasi adaptif, yaitu birokrasi yang secara cerdas disusun untuk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan," terangnya, Minggu (23/5/2021). Menurutnya, data dan fakta lebih efektif daripada larangan, untuk dipercayai masyarakat modern yang cerdas. Untuk itu, Gitadi menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan larangan atau perintah dalam kebijakannya, melainkan menggunakan tools yang telah melalui proses mapping dalam policy instrument. “Kalau yang dilakukan sekadar melarang, dan menakut-nakuti, maka akan memicu adanya public distrust yang menyebabkan di mana-mana terjadi upaya menerobos larangan mudik,” ungkapnya. Gitadi mencontohkan, kebijakan larangan mudik tahun ini yang menuai banyaknya pro dan kontra sehingga muncul berbagai cara dan perilaku masyarakat untuk melawan aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait mudik. Ia menilai, bahwa kebijakan tersebut kurang disambut baik oleh masyarakat, karena dari segi sosiokultural, mudik merupakan tradisi turun-temurun. Terlebih, adanya dimensi silaturahmi dan sosial ekonomi yang menyebabkan sulitnya larangan ini dilakukan secara efektif. “Tahun 2020 tidak bisa mudik, pada 2021 dilarang, saya kira orang-orang sudah sampai pada batas ketahanannya untuk tidak mudik. Dua dimensi ini yang menyebabkan agak sulit untuk menerapkan larangan mudik yang efektif,” pungkas Gitadi. (mg-1/fer)